Metroterkini.com - Bupati Rokan Hulu H. Sukiman mengikuti Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2022 secara Virtual, di Pendopo Rumdis Bupati, Senin (05/09/2022).
Rakornas yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan sejumlah Kementerian RI seperti Kementerian Sosial, Kemenaker, Kemendes, dan di ikuti Forkompinda, Kapolres Rohul AKBP Pangucap Priyo Soegito S.IK, Perwakilan Kejari Rohul, Sekda Rohul M. Zaki S.STP M.Si, sejumlah Pejabat Eselon II dilingkungan Pemkab Rohul.
Bupati H. Sukiman mengaku akan melaksanakan arahan Mendagri terkait upaya dalam pengendalian inflasi daerah, seperti menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis.
Tambah Sukiman, Pemkab akan terus melakukan upaya-upaya strategis bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk mengendalikan inflasi. Ia berharap tidak kalah pentingnya partisipasi masyarakat dan pelaku ekonomi.
Ia berharap TPID Rohul harus tetap menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, kemudian menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok ke daerah, termasuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta yang terpenting adalah selalu melakukan komunikasi yang efektif.
Bagaimana komunikasi terus dilakukan secara efektif kepada masyarakat terkait inflasi, serta mengharapkan masyarakat tidak melakukan hal-hal yang bisa memicu dan mendukung inflasi bisa lebih naik lagi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya, meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengendalikan inflasi yang terjadi di daerah.
“Untuk menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh kepala daerah,” jelas Tito Karnavian saat Rakornas.
Tito juga kenaikan BBM bersubsidi tentunya berdampak pada semua sektor kehidupan. Sehingga, isu pengendalian inflasi harus dijadikan isu prioritas dan Sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi covid-19.
“Pemerintah Daerah agar menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat guna mengantisipasi dampak yang terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi,” terangnya.
Lebih lanjut Mendagri memaparkan, solusi dalam penanganan inflasi dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh instansipusat hingga daerah.
Solusi dalam pengendalian inflasi yang bisa kita lakukan bersama diantaranya, jangan membuat masyarakat panik upayakan masyarakat agar tetap tenang. Aktifkan Satgas pangan, Satgas pangan di daerah memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada kepala daerah selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri,” tambahnya.
“Kemudian BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, laksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen, melaksanakan kerjasama antar daerah, intensifkan jaring pengaman sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia provinsi umumkan angka inflasi hingga kabupaten kota pertiap bulan,” tambah Tito lebih lanjut.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini melaporkan, Pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli akibat tendensi berbagai macam kenaikan harga di tengah ancaman krisis global.
“Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah memberikan bantuan sosial sebesar Rp150 ribu yang akan dibayarkan empat kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat,” ungkap Mensos. [adv-kominfo]