Metroterkini.com - Pemerintah memaparkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia pada year-on-year Juli 2022 mencapai 4,94 persen. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa besaran tingkat inflasi tersebut telah melebihi batas sasaran pemerintah.
"Masih lebih rendah dari negara lain, tapi melebihi batas atas sasaran 3 persen +/- 1 persen," kata Perry dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, dikutip dari YouTube BI, Kamis (18/8/2022).
"Tekanan bersumber terutama kenaikan komoditas global akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik di sejumlah negara yang mengganggu mata rantai pasokan global dan juga mendorong sejumlah negara melakukan kebijakan proteksionisme pangan," ungkap Perry.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi situasi yang sulit. Hal tersebut dimula dengan adanya pandemi Covid-19 yang mewabah dan bahkan sampai saat ini masih ada negara yang angka kasus Covid-19 masih tinggi.
"Kemudian muncul perang, muncul krisis pangan, muncul krisis energi, muncul krisis keuangan, inilah yang saya bilang tadi keadaan yang sangat sulit," ucap Jokowi dalam kesempatan yang sama. Jokowi menegaskan pemerintah harus bekerja ekstra, dikarenakan kondisi yang tidak normal.
"Enggak bisa lagi kita bekerja rutinitas, enggak bisa kita bekerja hanya melihat makronya saja, enggak bisa. Enggak akan jalan percaya saya," tegas dia.
Di Indonesia sendiri terdapat beberapa daerah yang angka inflasinya sudah berada di atas 5 persen.
Berikut adalah rinciannya:
1, Jambi: 8,55 persen
2. Sumatera Barat: 8,01 persen
3. Bangka Belitung: 7,77 persen
4. Riau: 7,04 persen
5. Aceh: 6,97 persen
"Tolong ini dilihat secara detail yang menyebabkan ini apa. Agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5, syukur bisa di bawah 3," kata Jokowi.
Jokowi memperingatkan untuk para gubernur dan bupati/wali kota dan jajaran terkait untuk memperhatikan harga komoditas yang naik di daerah masing-masing. Jika sudah ditemukan adanya komoditas yang mengalami kenaikan harga karena keterbatasan jumlah, maka komoditas tersebut dapat disuplai dari daerah lain.
"Bisa saja beras, bisa saja bawang merah, bisa saja cabai. Dan dicek tim pengendali inflasi pusat cek daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau beras yang melimpah, disambungkan," kata Jokowi.
Namun, Jokowi juga pernah mendapat laporan jika menyuplai komoditas dari satu daerah ke daerah lain memiliki kendala seperti transportasi yang mahal. Oleh sebab itu, Jokowi berpesan agar pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tak tertuga untuk menutup pembiayaan transportasi pengiriman komoditas.
"Saya sudah perintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan surat keputusan entah surat edaran yang menyatakan bahwa anggara tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah," jelas dia. [**]