Metroterkini.com - DPRD Kabupaten Siak menggelar sidang dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021. Sidang yang berlangsung di gedung DPRD Siak, Senin (6/6/2022) disampaikan oleh Marudut Pakpahan, SH dari Komisi l.
Sidang yang dihadiri Pimpinan DPRD Kebupaten Siak, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak, anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Badan dan Urusan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, serta tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, serta para undangan.
"Kami sampaikan bahwa Pansus LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 ditugaskan untuk melakukan pembahasan terhadap LKPJ berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2022, tertanggal 12 Mei 2022, secara keseluruhan hasil kerja Pansus LPKJ dapat kami sampaikan bahwa pembahasan telah dilakukan sesuai tahapan.
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pada tahun 2021, realisasi pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 2,231 trilyun dari target sebesar Rp. 2,053 trilyun atau terealisasi sebesar 108,66%, kondisi ini berarti bahwa pada tahun 2021 pendapatan daerah dapat melampauir terget yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengaan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 1,933 trilyun terjadi peningkatan sebesar 13,36%.
Keadaan ini berarti bahwa kinerja pendapatan daerah tahun 2021 sudah menunjukkan arah yang semakin baik. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa kondisi perekonomian sudah semakin baik seiiring dengan semakin menurunkan kasus penyebaran Covid-19. Terhadap hal ini pansus memberikan apresiasi Kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja tersebut.
Namun demikian Pansus LKPJ mencermati ada beberapa komponen yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, diantaranya retribusi daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 20,56 milyar, sementara tahun 2021 sebesar Rp. 18,62 Milyar, terjadi penurunan sebesar 8,74%.
Selanjutnya pengelolaan kekakayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 66,88 milyar sementara tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 26,13 milyar, terjadi penurunan sebesar 55,99%.
"Keadaan ini tentu saja cukup memperihatinkan kita, karena sudah banyak penyertaaan modal yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten Siak kepada BUMD tetapi beberapa BUMD belum dapat menyumbangkan kepada PAD seperti yang diharapkan," ungkap Marudut Pakpahan, SH dalam penyampaianya.
Untuk itu Pansus mengusulkan rekomendasi supaya kedepannya kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah adalah menata kembali administrasi retribusi daerah.
"Untuk retribusi daerah yang sudah agar melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap badan usaha milik daerah," tambahnya.
Sementara urusan pendidikan Pansus mengusulkan rekomendasi Pemerintah Daerah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan APM terutama APM SD/MI yang mengalami penurunan.
Pemerintah Daerah harus mendorong percepatan sertifikasi guru, dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan di Kabupaten Siak.
Untuk kesehatan, Pansus mengusulkan rekomendasi Pemerintah Daerah melakukan perbaikan standar operasional prosedur dalam pelayanan terutama bagi pasien yang perlu pertolongan khusus.
Memperbaiki standar prosedur apotik, terutama apotik rumah sakit dan Puskesmas dalam pemberian obat yang diresepkan oleh dokter untuk dijelaskan kepada pasien menyangkut jenis obat dan kegunaannya.
Terkait dengan pelaksanaan urusan sosial pada tahun 2021, penyerapan anggaran terhadap urusan ini relatif rendah. Pemberdayaan masyarakat miskin yang menyangkut usaha ekonomi produktif harus menjadi prioritas. Pansus mengusulkan kedepannya mengajukan usulan anggaran bantuan pemberdayaan usaha ekonomi produktif. Memperbaiki manajemen pelaksanaan program dan kegiatan di urusan sosial.
Selain hal diatas Pansus juga memberikan sujumlah rekomendasi seperti bidang Koperasi, Kamtibmas yang rata-rata harus lebih ditingkat. [ibrahim]