Metroterkini.com - Rapat kerja gabungan antara DPRD Kota Pekanbaru bersama tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Pekanbaru yang berlangsung selama kurang lebih 5 jam tidak membuahkan hasil. Bahkan diluar ruang sidang sejumlah massa terlihat gaduh ingin nimbrung dalam rapat yang gelar, Sabtu (2/5/2020).
Rapat yang digelar DPRD Kota Pekanbaru ternyata tidak membuahkan keputusan karena data penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang diharapkan dewan dari tim Gugus Tugas tidak lengkap seperti yang telah dilakukan pendataan oleh RT dan RW.
“Dari 132 ribu data penerima Bansos sampai saat ini masih terus berubah-ubah, kami minta data yang resmi,” ujar Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nofrizal, Sabtu (02/05/2020).
Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dihadiri oleh Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, dengan juru bicara tim Gugus Tugas Covid-19 Ingot Ahmad Hutasuhut, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Pekanbaru dan Zarman Kepala BPBD Kota Pekanbaru.
Nofrizal menegaskan bahwa jawaban dari tim Gugus Tugas tidak sesuai yang diharapkan karena tidak bisa memberikan jawaban secara terperinci.
Bahkan ketika beberapa anggota DPRD Pekanbaru menanyakan berapa jumlah anggaran serta digunakan peruntukannya untuk apa, BPBD yang menjadi pintu utama tidak bisa menjawab dan merincikan anggaran tersebut. “Kami juga kecewa Wakil Walikota tidak bisa menjawab itu secara rinci juga,” bebernya.
Sementara di luar ruangan sidang, keributan terjadi saat rapat tim Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru bersama DPRD Kota Pekanbaru, Sabtu (2/5/2020).
Sekitar 20-an massa yang didominasi oleh kaum ibu-ibu datang ke DPRD Pekanbaru. Mereka ingin masuk ke dalam ruang paripurna tempat diselenggarakannya rapat tersebut. Pintu ruang paripurna pun sempat digedor-gedor oleh massa.
Selain itu adu mulut pun sempat terjadi antara Pelaksana Tugas (Plt) Sekretariat Dewan (Sekwan) dengan massa di luar ruangan paripurna yang ingin masuk ke ruang rapat.
Sementara itu di dalam ruang paripurna rapat masih terus berjalan meskipun sempat tertunda beberapa kali akibat dari keributan tersebut.
Akhirnya rapat yang berlangsung berjam-jam tidak membuahkan hasil, dan dewan kembali akan mengagenda sidang.
“Tanggal 7 April datanya. Kan di situ ada anggaran sarana dan prasarana kesehatan sekian miliar, untuk jaringan pengamanan sosial sekian miliar, untuk terdampak secara ekonomi seperti UMKM juga ada. Nah 3 anggaran itu, nilainya Rp 115 miliar. InsyaAllah ini sudah ada,” tukas Ayat. [***]