Metroterkini.com - Ketua Komisi I DPRD Bengkalis, Zuhandi mengapresiasi usaha pemerintah dalam melakukan antisipasi penyebaran Corona Virus Disease -19 (COVID-19) di Kabupaten Bengkalis.
"Kita dari Komisi 1 sangat mendukung langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan pencegahan COVID-19 ini," kata Zuhandi, Senin (30/3/19)
Namun demikian, Zuhandi juga mengkritisi langkah pemerintah daerah terkait ODP (TKI) dari Malaysia yang dipulangkan kerumah masing-masing dan diminta untuk karantina mandiri.
Menurut Zuhandi, tidak dapat dipastikan bahwa masyarakat yang tinggal di desa-desa bisa melaksanakan karantina mandiri dan tetap dirumah.
"Sedangkan ASN atau masyarakat yang level pendidikannya lebih tinggi saja masih banyak berkeliaran. Walaupun pemerintah telah gencar memberikan imbauan terkait COVID-19. Apalagi masyarakat awam, mereka sendiri justru lebih memikirkan kebutuhan primer anak dan istri tanpa menghiraukan upaya memutus rantai COVID-19," kata Zuhandi.
Ketua Komisi I DPRD Bengkalis itu hanya khawatir apakah masyarakat atau ODP selama karantina mandiri mau melapor ke call center COVID-19 Bengkalis atau ke Faskes terdekat jika ada gejala demam, batuk, pilek, dan lain-lain. Selain itu, petugas medis juga tidak akan sanggup mendatangi rumah masing-masing ODP.
"Apakah mereka mau melaporkan ke Call Centre Covid-19 Bengkalis atau pergi ke Faskes terdekat? Karena pasti ada ketakutan ditengah masyarakat ketika menjadi PDP. Mereka akan diisolir, kemudian petugas medis pun dirasa tidak akan mampu melakukan kunjungan kerumah masing-masing ODP ditengah terbatasnya jumlah petugas dan APD di Bengkalis. Apalagi wilayah ODP yang tersebar cukup banyak seperti Bantan dan Bengkalis,” tegasnya.
Padahal ungkapnya, tujuan karantina yaitu agar terputus mata rantai penyebaran, jika ODP melakukan karantina mandiri yang didalam rumah mereka ada istri, anak, bahkan orang tua, otomatis mereka yang kontak langsung dapat memiliki kemungkinan terkontaminasi virus dan akan secepatnya menyebar ke tengah masyarakat. "Sebab, ODP sendiri belum tentu bebas dari virus tersebut," ujarnya lagi.
Apabila, ungkapnya, jika pada ODP muncul gejala-gejala harus dilakukan isolasi di rumah sakit dan harus menunggu hasil SWAB laboratorium Litbangkes Jakarta, sebelum itu tentu mereka sudah tertular. "Jadi upaya pencegahan akan sia-sia," kata politisi PDIP itu.
Dikatakannya lagi, Rapid Test bukan alat pendeteksi virus tetapi mendeteksi antibodi atau imun tubuh. Otomatis saat mereka (ODP) yang berasal dari daerah terpapar dilakukan rapid test ketika sampai di pelabuhan hasilnya negatif, karena masa inkubasi berjalan selama 14 hari setelah terpapar.
“Pemda harus berani bersuara di provinsi dan pusat, karena kronologis pencegahan di Bengkalis dan tempat lain berbeda, sebab kita berada di pulau terluar berbatasan dengan negara tetangga dan banyak TKI-nya. Harus ada penanganan yang berbeda,” ungkapnya lagi.
Menurut hemat Zuhandi, pemerintah daerah harus berani menyampaikan data-data ODP, PDP dan positif kepada masyarakat. "Kalau bicara kemanusiaan sepertinya tidak tega, tetapi saat ini kita sedang melakukan langkah pencegahan," tambahnya.
Untuk itu, RT juga perlu menyampaikan kepada masyarakat anjuran MUI untuk sementara waktu tidak melaksanakan shalat berjamaah di mesjid. Ketidaktransparanan yang dilakukan justru membuat masyarakat makin panik.
Disampimg itu, ia juga meminta kepada pemerintah daerah agar melibatkan media secara aktif, supaya satu suara dalam upaya pencegahan. Jangan sampai ada perbedaan informasi yang diberikan oleh media satu dengan yang lainnya, karena akan menimbulkan kebingunan di masyarakat.
"Hoax akan timbul jika informasi yang didapat tidak seirama. Di zaman yang canggih ini, informasi akan mudah tersebar apalagi mayoritas masyarakat sudah punya HP android," tegasnya.
Ia juga menyarankan agar pencegahan tidak hanya terfokus ke TKI, tetapi juga pengguna jasa kapal penyeberangan roll on roll off (Roro) , seperti pemeriksaan penumpang sepeda motor atau menyediakan hand sanitize di kapal, tetapi harus secara menyeluruh.
"Para supir Cold Diesel yang setiap pagi membawa sayuran, barang dagangan sepertinya tidak pernah dipantau dan diawasi. Begitupun pintu masuk Bengkalis lainnya seperti di Siak Kecil yang berbatasan dengan Siak, Bandar Laksamana dengan Dumai, dan lainnya,” tegasnya lagi. [Rudi]