Metroterkini.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjung Balai dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sumatera Utara (LPPM USU) menggelar Seminar Nasional tentang Sedimentasi di Sungai Asahan dan Sungai Silau. Kegiatan tersebut digelar di Aula Hotel Sabty Garden Kisaran, Asahan, Senin (13/1/2020).
Sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, diantaranya Prov. Dr. Ir. Darma Bhakti MS, Prov. Dr. Tan Kamelo MH, Walid Ananti Dilimunte SIP, MA dan Prov. Dr. Ir. Abdul Rauf MP beserta Ditreskrimsus Kombes Pol. Rony Samtana, perwakilan Kementerian PUPR RI Fatah Mohammad Zainal, perwakilan Kementerian Dinas Perhubungan RI Edward Marpaung, Perusahaan E Grow Bridnest (M) SDN. BHD Ee Kok Hong dan inisiator atau takoh masyarakat Febriandi Saragih.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menormalisasikan Sungai Asahan dan Sungai Silau yang telah mengalami penumpukan pasir yang di bawa dari hulu menuju hilir (Sedimentasi) yang mengakibatkan bencana banjir dan meluapnya air sungai serta mengakibatkan kerusakan infrastruktur, timbulnya wabah penyakit, terganggunya aktivitas pendidikan, serta perekonomian masyarakat.
Dalam kesempatan itu, inisiator sekaligus tokoh masyarakat Febriandi Saragih dalam sambutannya mengatakan seminar ini dilatarbelakangi oleh buruknya kondisi eksisting sedimentasi di Sungai Asahan yang meresahkan.
Terdapat banyak kajian yang mendukung pernyataan ini, salah satunya adalah kajian dari LPPM USU yang menyimpulkan bahwa timbulan sedimentasi disepanjang Sungai Asahan berkontribusi terhadap perusakan lingkungan, berdampaknya layunya ekonomi dan problematika sosial.
Febriandi juga menyampaikan solusi dalam persoalan ini hanya dengan mengeruk sedimentasi. Akan tetapi, terdapat tantangan dan hambatan jika pengerukan dilakukan.
"Inilah yang akan kita cari solusinya", ungkapnya.
Selanjutnya, Febriandi menyampaikan seminar ini terlaksana atas kerjasama Pemkab Asahan dan Pemkot Tanjung Balai sebagai bentuk tingginya dukungan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kondisi Sungai Asahan.
"Sebelumnya kami telah berupaya untuk menyuarakan permasalahan ini kepada Pemerintah Pusat sebagai stekholder kunci problema ini. Namun demikian, sampai sekarang belum terlihat progres yang positif. Oleh karenanya, hari ini kami mengundang Kementerian yang terkait, jajaran Pemerintah Daerah, Akademisi dan masyarakat untuk hadir dan berdiskusi bersama dalam mencari solusi permasalahan yang kita hadapi", terangnya.
Febriandi berharap dengan kegiatan ini dapat menjadi upaya aktif dan perhatian khusus untuk mendukung terealisasinya pengerukan Sungai Asahan.
Selain itu, dapat meningkatkan kesadaran akan kondisi sedimentasi Sungai Asahan, semoga kegiatan ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi para pemangku kebijakan di Indonesia, pada level daerah dan pusat.
Sementara itu, Bupati Asahan Surya pada pidatonya menyampaikan bahwa seminar ini dilaksanakan karena jumlah tumpukan sedimentasi pada Sungai Asahan sudah sangat besar.
Berdasarkan hasil penelitian balai pengkajian dan penerapan teknologi pada tahun 2013, bahwa volume sedimentasi sebesar 10.185.308 meter kubik yang mengakibatkan pendangkalan sungai, daya tampung sungai yang menurun sehingga air meluap kepermukaan masyarakat dan mengakibatkan terjadinya banjir pada waktu curah hujan tinggi.
Surya juga mengatakan pada tahun 2018, banjir Sungai Asahan terjadi 15 kali pada 6 titik dengan tinggi rata-rata genangan 80 cm, total luas areal pemukiman yang tergenang seluas 173.910 meter kubik persegi dengan jumlah rumah sebanyak 2.541 unit, panjang jalan lingkungan yang rusak sepanjang 9.175 meter dan 3 unit jembatan yang rusak, jumlah sekolah yang rusak sebanyak 8 unit, jumlah penduduk yang sakit sebanyak 78 orang dengan 10 kasus penyakit, dan sebanyak 500 nelayan terganggu perekonomiannya.
"Tingginya sedimentasi pada Sungai Asahan ini juga sangat mengganggu kelancaran aktivitas pelayaran kapal yang melintas pelabuhan bagan Asahan dan pelabuhan teluk Nibung sehingga mempengaruhi minat investor untuk meningkatkan nilai investasinya dikawasan sekitar. Oleh karena itu, sedimentasi pada Sungai Asahan ini sudah sangat penting untuk segera ditangani, Sungai Asahan perlu segera dinormalisasi", ungkapnya.
Surya mengatakan perhatian dan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait dalam rangka pelaksanaan normalisasi maupun tindaklanjut dari normalisasi tersebut.
Mengakhiri sambutannya, Surya sangat berharap kiranya sedimentasi yang selama ini yang merupakan limbah dapat diubah agar menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga nantinya dapat mendongkrak perekonomian Kabupaten Asahan sesuai dengan arahan 5 fokus kerja Presiden pada tahun 2019-2024 yaitu pembangunan insfrastruktur dengan prioritas utama mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Selanjutnya, Kapolda Sumatera Utara yang diwakilkan Ditreskrimsus Kombes Pol. Rony Samtana menyampaikan bahwa Kapolda Sumatera Utara memandang seminar nasional ini memiliki nilai yang sangat strategis tentang bagaimana kita secara bersama-sama mencari solusi atas permasalahan sedimentasi yang telah ada sejak puluhan tahun yang lalu.
Rony mengatakan ada beberapa poin dari Kapolda Sumatera Utara yang nantinya mungkin bisa menjadi masukan maupun pertimbangan dalam acara seminar hari ini, sehingga beberapa poin strategis yang bisa menjadi rekomendasi kepada pihak-pihak terkait baik di daerah maupun di pusat.
"Jika saat ini kita berbicara tentang kondisi Sungai Asahan dan Sungai Silau, sebetulnya bisa kita pandang bentuk kegagalan dari hadirnya Negara di Sungai Asahan maupun Sungai Silau. Karena, seharusnya Negara dapat memastikan sendi-sendi kehidupan perekonomian sosial masyarakat dan juga dapat mensejahterakan rakyatnya dari berbagai literatur yang ada", ungkapnya.
Selain itu, dari berbagai penelitian yang dilakukan secara bersama-sama bahwa kondisi saat ini Sungai Asahan berdampak negetif secara keseluruhan terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat bahkan negara.
"Dengan berbagai dampak yang ditimbulkan ini, sudah saatnya normalisasi sedimentasi pasir yang ada di Sungai Asahan maupun Sungai Silau harus dicarikan solusinya", tegasnya.
Rony juga berharap normalisasi ini jangan dianggap sebagai sebuah kegiatan sesaat saja tetapi dapat berkelanjutan.
Pemerintah juga diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak swasta yang memiliki sumber anggaran yang tidak terikat dengan sistem penganggaran negara, tetapi tentunya pihak swasta akan meminta kompensasi dalam hal tersebut.
Maka dari itu, Pemerintah dan pihak swasta membuat skema kerjasama, yang mana nantinya kerjasama yang dibuat ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menguntungkan kedua pihak antara Pemerintah dan pihak swasta.
Kepada para peserta yang hadir pada seminar ini, Rony meminta untuk menyamakan persepsi dalam mencari solusi dan akar masalah.
"Jadi saya meminta untuk mengkesampingkan kepentingan ego sektoral kita masing-masing, walaupun kita yang hadir saat ini dari berbagai latar belakang pendidikan, keilmuan dan kepentingan yang berbeda. Tetapi saat ini, mari kita satukan persepsi kita untuk kepentingan negara dan bangsa, karena itu merupakan hal yang paling utama", ungkapnya.
Mengakhiri bimbingannya, Rony berharap seminar yang dilaksanakan pada pagi hari ini dapat menemukan ide-ide yang brilian dan cemerlang dalam menentukan poin-poin yang nantinya bisa menjadi sebuah rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, perwakilan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, perwakilan Menteri Perdagangan RI, perwakilan Menteri Perhubungan, Dandim 0208 Asahan, Danlanal Tanjung Balai Asahan, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Kapolres Asahan, Kapolres Tanjung Balai, Ketua DPRD Asahan, Ketua DPRD Tanjung Balai, perwakilan Kajari Asahan, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, anggota DPRD Kabupaten Asahan dan Tanjung Balai serta tamu undangan lainnya. (Tums)