Metroterkini.com – Setelah disampaikan Ranperda RAPBD TA 2020 oleh Bupati Bengkalis pada Senin malam, DPRD Kabupaten Bengkalis kembali gelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Ranperda RAPBD Kabupaten Bengkalis TA 2020 pada Selasa, (26/11/2019).
Masih dipimpin Ketua DPRD H. Khairul Umam bersama Wakil Ketua Syahrial dan Syaiful Ardi, rapat paripurna dihadiri oleh Sekda Bengkalis H. Bustami HY serta kepala organisasi perangkat daerah di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Secara umum seluruh fraksi DPRD menyetujui RAPBD TA 2020 untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya dengan beberapa catatan. Dari Fraksi PKS dengan juru bicara Hj. Zahraini menyampaikan catatan diantaranya, program-program yang nantinya disahkan harus menyentuh langsung kepada kesejahteraan masyarakat, memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan guru terutama guru honor madrasah, serta meningkatkan dan memperluas fasilitas sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, perhubungan, listrik, air bersih dan lainnya.
“Dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik dimasa akan datang hendaknya diimbangi dengan mempercepat proses dan tahapan yang logis dan mendasar, penurunan pendapatan daerah harus melakukan upaya dengan sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan terhadap DBH, dan harus kejar bola baik ketingkat provinsi maupun pusat, serta kurangi kegiatan-kegiatan yang hanya bersifat seremonial tanpa menyentuh persoalan kesejahteraan masyarakat”, Sorot Fraksi Golongan Karya yang disampaikan oleh juru bicara Rahmah Yenny.
Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan dalam penyampaiannya memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk memprioritaskan anggaran belanja daerah pada sektor-sektor yang penting, diantaranya infrastruktur, jembatan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Fraksi PAN yang diwakili oleh Rianto memperhatikan beberapa hal terkait penganggaran seperti ATK dan perjalanan dinas. Selanjutnya ia mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya selalu di triwulan ketiga atau di penghujung anggaran dinilai berpotensi untuk menjadi masalah, diminta perhatian khusus dan seksama dari perangkat daerah demi menjaga stabilitas pemerintahan.
Kemudian dari fraksi partai Gerindra oleh juru bicara H. Arianto memandang permasalahan hutan dan lahan perlu respon yang cepat dan tanggap dari Pemerintah Daerah, menambah porsi anggaran dalam penyediaan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), dan mengkondisikan tahapan pelelangan proyek dengan baik.
Fraksi Gabungan Suara Rakyat mengapresiasi nota keuangan Ranperda tentang APBD Kabupaten Bengkalis TA 2020. “Dalam upaya peningkatan pendapatan, pemerintah daerah melalui OPD diharapkan lebih giat dan aktif mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID), kami juga mengingatkan agar pemerintah konsisten dengan RPJMD dan akan memprioritaskan pada program yang memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat”, Ungkap Askori sebagai juru bicara.
Lanjut Fraksi Kebangkitan Bintang Indonesia oleh juru bicara Surya Budiman menyampaikan bahwa proyeksi pendapatan daerah harus berbanding lurus dengan realisasinya, dan diharapkan kepada Bupati untuk melakukan pengawasan seara ketat terhadap kinerja seluruh perangkat daerah Kabupaten Bengkalis dana pelaksanaan program dan kegiatannya. (Humas DPRD/Rudi)