Metroterkini.com - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief menyebut Kejaksaan Agung sudah menjadi alat politik dari Partai Nasdem. Hal ini disampaikan Andi lewat akun twitternya @AndiArief_, Jumat (28/9/2018), menanggapi pindahnya Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara Vicky Lumentut ke partai pimpinan Surya Paloh.
Demokrat menduga pindahnya Vicky ke Nasdem karena kasus hukum yang menjeratnya di Kejaksaan Agung, yang dipimpin HM Prasetyo, mantan anggota DPR dari Fraksi Nasdem.
Andi juga mempertanyakan apakah Presiden Jokowi mengetahui mengenai hal ini. "Jokowi ini tahu apa pura2 gak tahu atau malah terlibat dalam urusan abuse of power jaksa agung yang menjadi ketua DPD Nasdem propinsi kejaksaan?" tulis Andi.
"Kalau Jokowi memang terlibat dalam skandal jaksa agung jadi alat politik Nasdem, saya menyerukan #2018gantipresiden," tambah dia.
"Jokowi, kejaksaan dan Nasdem apa harus menunggu SBY menyerukan rakyat turun ke jalan untuk mengakhiri kebobrokan hukum yang digunakan untuk politik?" kicau Andi.
Tak menunggu waktu lama, kicauan Andi itu langsung ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, juga melalui akun Twitter. SBY meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan Jaksa Agung HM Prasetyo.
"Saya minta maaf kpd Presiden Jokowi & Jaksa Agung atas "tweet" Bung Andi Arief (AA), kader Demokrat, yg terlalu keras *SBY*" kicau SBY lewat akun twitter @SBYudhoyono.
Menurut SBY, pernyataan spontan Andi Arief itu berlebihan dan mungkin membuat tak nyaman Presiden Jokowi dan Prasetyo. "Saya tahu AA mewakili perasaan jutaan kader Demokrat yg tidak terima partai & pemimpinnya dilecehkan oleh Partai Nasdem *SBY*" tulis SBY.
Menurut SBY, penjaketan Vicky dengan jaket Partai Nasdem semalam, memang sangat melukai perasaan seluruh kader Demokrat. Meskipun SBY yakin Jokowi tidak tahu-menahu mengenai hal ini, namun ia meyakini Jokowi pasti bisa merasakan perasaan kader Demokrat.
"Saya juga yakin Presiden Jokowi ingin pemilu ini berlangsung secara damai & tak ada perilaku politik yg melampaui batasnya *SBY*," tutup SBY.
Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menegaskan bahwa Vicky sudah diberhentikan secara tidak hormat dari Demokrat.
Hinca mengatakan, Partai Demokrat sangat terkejut saat mendengar Wali Kota Manado itu diresmikan sebagai kader Partai Nasdem. Sebab, pada Senin (17/8/2018) lalu, Vicky masih hadir dalam Rapat Konsolidasi DPP Partai Demokrat dengan Ketua Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia.
Vicky juga masih hadir saat acara perayaan HUT Partai Demokrat ke-17. Hinca menduga kepindahan Vicky berkaitan dengan masalah hukum yang tengah menjeratnya di Kejaksaan Agung atas perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan penanganan banjir di Manado tahun 2014. Menurut Hinca, Vicky dipanggil pertama kali oleh Kejagung pada 24 Agustus lalu.
Setelah itu, Vicky kembali mendapatkan panggilan kedua dari Kejaksaan Agung sebulan kemudian. Vicky kemudian diagendakan akan diperiksa kembali pada 2 Oktober mendatang.
"Kami telah berusaha berkomunikasi dengan Yang bersangkutan untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi, tetapi sama sekali tidak berhasil," kata Hinca.
"Dengan penjelasan di atas, maka patut diduga bahwa pindahnya yang bersangkutan ke Nasdem adalah terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya. Dari kronologi tersebut patut diduga pula, Vicky sedang berupaya mencari lokomotif perlindungan politik," tambahnya. [kompas]