Metroterkini.com - Lima lokasi Prioritas (Lopri) Pembangunan kawasan perbatasan daerah yang telah diprogramkan oleh Badan Pengelolaan Perbatasan (BPP) Rohil direncakanan pembangunannya pada tahun 2017 mendatang.
Agar pembangunan kawasan perbatasan itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, BPP Rohil sebagai pihak pengelola diminta untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar ada keterpaduan.
Dengan begitu, percepatan pembangunannya bisa berjalan dengan baik. Sebagaimana yang diketahui di Propinsi Riau kawasan perbatasan hanya terdapat ditiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan Selat Melaka dan negara tetangga Malaysia.
Tiga Kabupaten itu yakni kabupaten Bengkalis, Meranti dan Rokan Hilir. Untuk Rokan Hilir sendiri pembangunan kawasan perbatasan terdapat dilima kecamatan yakni kecamatan Sinaboi, Pasir Limau Kapas (Palika), Bangko, Kubu Babussalam (Kuba), dan kecamatan Pekaitan.
Demikian dikatakan oleh Plt sekdakab Rohil, Drs H Surya Arfan Msi, saat membuka sosialisasi kebijakan pemerintah dalam mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam rangka pembangunan kawasan perbatasan Rohil, beberapa waktu lalu.
Dari lima Lopri itu, tiga lopri diantaranya akan dimulai pembangunannya pada tahun 2016 mendatang. Tiga Lopri itu yakni Kecamatan Palika, Bangko, dan Sinaboi.
Agar pembangunan kawasan perbatasan itu berjalan dengan baik, pihak BPP Rohil diminta melakukan koordinasi dengan Instansi vertikal maupun instansi pemerintah Rohil lainnya seperti Dinas Kesehatan (Diskes).
Kemudian ada Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) dan Asisten Bidang Ekonomi Bangunan (Ekbang).
Sementara itu Kepala BPP Rohil, H Wazirwan Yunus S Sos Msi mengatakan bagaimana pembangunan yang ada di daerah perbatasan rohil itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga jalan lintas (jalin) pesisir bisa terbuka yang nantinya akan meningkatkan perekonomian masyrakat.
"Nah, maka dari itu kita mengajak semua instansi terkait agar bersama-sama untuk membangun kawasan perbatasan yang ada dirohil, "ujarnya.
Dikatakan Wazirwan, adapun insfraruktur yang nantinya dibangun dikawasan perbatasan itu seperti Kantor Kecamatan, Gedung sekolah, Pusat Layanan Kesehatan, gedung pertemuan (Pedopo), Jalan, dan Insfraruktur lainnya.
Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan salah satu dari nawacita ketiga dari Presiden Joko Widodo dalam rangka pemerataan pembangunan dipelosok tanah air.
Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam mengembangkan wilayah strategis itu diikuti sebanyak 60 peserta yang berasal dari instansi Vertikal, perwakilan SKPD, dan Camat se Rohil.
Kegiatan yang berlangusung selama tiga hari kedepan ini, pihak BPP Rohil mendatangkan Narasumber dari BNPP, BPPD Propinsi Riau, Bappeda Rohil, dan Kepala BPP Rohil.
Bersinergi untuk Kawasan Perbatasan
Plt Sekdakab Rohil Drs H Surya Arfan mewakili Bupati Rohil bersama Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Rokan Hilir H Wazirwan Yunus mengikuti rapat Penyusunan Rencana Induk dan Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan di Provinsi Riau, Selasa (15/3) lalu di ruang kerja Kantor Gubernur Riau.
“Rapat ini merupakan kerja sama Pemprov Riau dan kita termasuk didalamnya bersama Universitas Riau,” kata Plt Sekda Rohil Drs H Surya Arfan.
Agenda yang diusung dalam rapat tersebut meliputi persiapan yang lebih dini dilakukan oleh Pemprov Riau, terkait hal-hal yang diusulkan di dalam penyusunan Induk Tata Ruang Wilayah Perbatasan Nasional.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam rapat tersebut mengatakan, Provinsi Riau memiliki beberapa Kabupaten, Desa, Kecamatan yang berada di daerah perbatasan. Sehingga, dengan diadakannya rapat ini, Pemprov Riau bersama Universitas Riau bisa saling bersinergi untuk mengembangkan pembangunan di kawasan perbatasan yang strategis.
“Jadi, kita serius untuk membicarakan ini di internal Provinsi Riau, dan kabupaten/kota serta dinas terkait dan termasuk Rokan Hilir yang merupakan wilayah yang berbatasan dengan negara Malysia tepatnya di Selat Malaka,” kata Sekda.
Sementara itu Kepala BPP Rohil H Wazirwan Yunus mengatakan, daerah perbatasan yang ada di Provinsi Riau sangat rawan dari kejahatan yang terlarang, abrasi, dan juga masalah ekonomi.
“Pemerintah Provinsi Riau melakukan persiapan yang lebih dini, untuk diusulkan didalam penyusunan Induk Tata Ruang Wilayah Perbatasan Nasional.” katanya.
Rokan Hilir juga mengusulkan berbagai wilayah Lokasi Periorotas kususnya kawasan perbatasan dengan Negara tetangga yang terletak di Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika) tepatnya di Pulau Jemur.
Wazirwan menambahkan, rencana ini masih disusun dan kemungkinan akan mulai dilaksanakan pada 2017 mendatang. Sementara itu untuk program dari pusat sudah mulai berjalan untuk pembangunan berbagai infrastruktur kasawan perbatasan. [avd-humas]