Metroterkini.com - Masa kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menginjak usia dua tahun. Sepanjang periode kepemimpinannya, ada banyak program yang diluncurkan tanpa terkecuali urusan papan yang layak bagi rakyat.
Sampai akhirnya di satu tahun pertama, tepatnya 2015, agendanya memberi titik terang di mata Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program Sejuta Rumah yang digagas bertujuan khusus meringankan warga Indonesia yang memiliki keterbatasan finansial untuk membeli rumah tapak.
Dari target satu juta rumah yang ditetapkan, pasokannya di tahun lalu tercatat hanya mencapai 690 ribuan unit. Sementara laman pu.go.id menyebut laporan terakhir di Oktober 2016 pemerintah telah berhasil menyentuh angka 415.000 unit rumah.
Berkaca pada apa yang telah diraih hingga hari ini, Kementerian PUPR mengaku cukup optimistis jumlah tersebut bakal bertambah dan melebihi pencapaian pada 2015 lalu.
“Itu baru data yang masuk ke kami (Ditjen Penyediaan Perumahan), mungkin di lapangan jumlah rumah yang dibangun bisa lebih banyak dari itu. Kami akan terus kumpulkan datanya,” ucap Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin.
Menanggapi optimisme Syarif, Wakil Ketua Umum bidang Infrastruktur DPP Apersi yang juga merangkap Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi DPD Apersi Banten, H. Vidi Surfiadi SH., justru sedikit pesimistis.
Dari target suplai 120 ribu unit di tahun 2016, ia mengaku Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) hanya dapat memberi kontribusi setengahnya.
“Buktinya adalah kami hanya bisa menyediakan 65 ribu unit rumah. Jelas ini menandakan masih sangat banyaknya kendala yang terjadi dan dihadapi oleh para anggota APERSI.”
“Tak salah jika saya katakan, Program Sejuta Rumah yang merupakan Nawa Cita masih jauh dari kata berhasil. Kendala di lapangan itu tadi baik ditemui secara langsung oleh pelaku usaha di bidang perumahan, termasuk APERSI,” paparnya dikutip laman rumah.
Kendala yang dimaksud Vidi menyangkut banyak poin di antaranya perizinan, lahan, listrik, skema penyaluran pembiayaan, perpajakan, hingga persyaratan akad kredit.
“Masalah tersebut harus segera diatasi agar target bukan lagi sekedar target,” ia menegaskan.
Penyebaran Masih di Jawa dan Jabodetabek
Program Sejuta Rumah sejatinya juga dihadirkan untuk menyiasati backlog hunian yang melanda Indonesia. Namun penyebarannya sampai saat ini memang masih difokuskan di wilayah yang paling padat penduduknya.
“Secara nasional, backlog terkonsentrasi di wilayah Jawa umumnya dan Jabodetabek khususnya ditambah Jawa Barat. Sehingga aktivitas pembangunan perumahan rakyat masih berada di area-area tersebut,” ujar pria yang kini tengah mencalonkan diri sebagai ketua umum DPP Apersi periode 2016-2020.
Di lain sisi, Vidi memuji isi dari Paket Kebijakan Ekonomi XIII yang cakupannya menyederhanakan regulasi, sekaligus menekan pajak yang dikenakan bagi pengembang kawasan perumahan.
“Dengan digulirkannya PKE ke-13 beberapa waktu lalu, menumbuhkan rasa optimistis yang sangat tinggi di benak APERSI bahwa target suplai bisa lebih baik. Apalagi rasio APBN yang dikucurkan untuk pembiayaan rumah subsidi berbanding lurus dengan suplai unit rumah yang ditargetkan APERSI dan REI,” ia menandaskan. [**]