Metroterkini.com - Ratusan massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat melakukan demonstrasi dengan mengepung Istana Negara dalam peringatan 2 tahun kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Kamis (20/10/2016).
Syahrul Ramadhan selaku Ketua HMI Cabang Ciputat menilai bahwa Jokowi-JK hanya mengedepankan politik pencitraan. "Kami butuh presiden yang menjalankan segenap janjinya saat kampanye, bukan sibuk dengan politik pencitraan," tegasnya dalam orasi.
Janji Nawacita dan Revolusi Mental Jokowi-JK, lanjut Syahrul, sama sekali belum terealisasi. Hal tersebut bisa dilihat dari pembangunan nasional yang belum merata. "Jokowi-JK tidak memperhatikan daerah terpencil dan tidak mengutamakan pendayagunaan sumber daya dalam negeri," katanya.
Selain HMI Cabang Ciputat, demostrasi juga diikuti oleh organisasi mahasiswa Ciputat lainnya. Ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). "Komunikasi terbangun dengan landasan Manifesto Mahasiswa Indonesia dan Gerakan Cipayung Plus" ujar Fikri Dikriansyah selaku Ketua Bidang Kominfo HMI Cabang Ciputat.
Fikri menjelaskan, Manifesto Mahasiswa Indonesia yang juga merupakan tuntutan massa aksi tersebut tertuang sebagaimana berikut :
1. Mendorong pembangunan nasional yang merata dengan memperhatikan daerah terpencil dan terdepan serta mengutamakan pendayagunaan sumber daya dalam negeri.
2. Mendesak pengembangan industri pangan strategis demi terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia. Mendorong penguatan industri dalam negeri yang berorientasi nilai tambah di segala sektor. Reformasi BUMN agar menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi nasional.
3. Wujudkan kemandirian energi, kembangkan energi terbarukan, dan hentikan eksport bahan material mentah dari bumi Indonesia. Hentikan proyek reklamasi yang mengganggu keseimbangan ekologi dan sosial.
4. Perkuat industri pertahanan dalam negeri, mendorong konsep pertahanan dan keamanan berbasis human security, menolak wacana kembalinya dwi fungsi TNI, ciptakan aparat keamanan yang professional.
5. Menciptakan Pendidikan berkualitas dan aplikatif yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan mencetak sumber daya manusia indonesia yang berkarakter, dan berdaya saing global
6. Membangun solidaritas nasional guna menghadapi ancaman budaya yang merusak nilai nilai pancasila
7. Mendorong kebijakan pemerintah yang pro poor untuk menekan kesenjangan ekonomi agar tercipta keadilan sosial dan stabilitas di masyarakat.
8. Menolak praktik penegakan hukum yang tebang pilih dan penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan, serta menuntut segera diselesaikannya kasus-kasus besar yang jalan ditempat.
9. Pengelolaan pemerintahan berbasis good governance dan clean government. Menolak segala bentuk intervensi asing terhadap kedaulatan politik Indonesia. [**mer]