Metroterkini.com - Warga Riau meminta Presiden Jokowidodo mengembalikan lahan gambut seperti sebelum ditanami Hutan Tanaman Industri (HTI) atau lahan sawit dan sebaiknya terlibat aktif dalam pengelolaan lahan gambut di Indonesia, Riau khususnya, pasalnya dengan mengembalkan lahan gambut seperti sedia kala maka Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) dijamin tidak akan berulang kembali.
"Pembuatn kanal bloking ternyata cukup mebantu meminimalisir Karlahut tahun 2016 ini, sebab air yang ditutup akan sama tinggi permukaannya dengan air di dalam lahan gambut, yang kami sayangkan penutupan kanal ini tidak didukung sepenuh hati oleh perusahaan Sawit dan lahan HTI," Jelas warga Pekanbaru, Riau, Handoko (47th), Senin (29/8/16).
Untuk mengurangi Karlahut di daerah lahan gambut maka pemerintah Pusat memalui Metri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, diminta warga Riau untuk meninjau kembali perijinan lahan HTI dan Lahan sawit diatas lahan gambut, atau minimal menutup ujung semua kanal dilahan gambut untuk penyerapan air saat musim kemarau.
"Kalau seluruh ujung kanal lahan gambut ditutup maka dipastikan lahan gambut ini basah, dan kebakaran lahan dilahan gambut ini akan teratasi, tentunya kanal ini harus diawasi oleh aparat kemanan agar perusahaan tidak membuka kembali kanal ini," Tukasnya.
Berdasarkan riset Global Forest Watch, sekitar 61% kebakaran gambut di Indonesia terjadi di area moratorium (penghentian sementara) izin lahan gambut.
Hal ini senada ini dikatakan oleh ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono, mengatakan, saat ini implementasi moratorium lahan gambut yang sudah diberlakukan sejak 2011 belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
Joko mencontohkan, kebijakan moratorium lahan gambut belum dibarengi dengan penataan ruang yang baik. Menurut Joko, jika ada penataan ruang, kebijakan moratorium punya kekuatan hukum yang lebih bagus.
"Artinya apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan di lahan gambut. Saya melihat kebijakan moratorium ini tidak dibarengi penataan tata ruang. Jadi, moratorium jalan sendiri, roadmap jalan sendiri," kata Joko, Selasa lalu disalah satu media.[basya]