Metroterkini.com - Jelang tahapan Pemilihan Kepala Daerah Jilid II di Indonesia pada 2017 yang akan dilaksanakan beberapa bulan lagi memunculkan desas desus dari berbagai kalangan akan independensi lembaga penegak hukum, pasalnya tak sedikit kasus hukum termasuk kasus tindak pidana korupsi di berbagai daerah yang diangkat secara tiba-tiba oleh penegak hukum disaat daerah memasuki suksesi pemilihan kepala daerah.
Hal tersebut diutarakan oleh komponen dari jaringan lintas eks pimpinan ikatan senat seluruh indonesia yang tergabung dalam Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI).
Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat PENA ISMSI, Fuad Bachmid bahwa penegakan hukum cenderung berat sebelah disaat daerah memasuki suksesi pilkada, menurut dia hal itu disebabkan oleh adanya faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum itu sehingga tindakan aparatur hukum cenderung situasional.
"Menegakan hukum itu jangan kaget-kaget, jangan kayak orang berikan suprise, harus punya standar penanganan dengan memperhatikan berbagai momentum, sebab jika tidak maka publik justru berkesimpulan bahwa langkah tersebut terindikasi pesanan" ungkap Fuad Bachmid di Jakarta, Jumat (5/2/16)
Mantan Koordinator Pimpinan Pusat" Ikatan Senat Mahasiswa Ilmu Sosial Politik Se-Indonesia itu justru mendorong penegak hukum di daerah seperti Kejaksaan Tinggi Dan Kepolisian Daerah agar dapat menjaga keseimbangan proses, sebab terkadang tahapan hukum terhadap sebuah perkara yang sedang berproses terkadang menjadi bola liar untuk mendikte para peserta pilkada yang punya korelasi dengan pihak berperkara
"Rentan yang menjadi target opini liar itu adalah pasangan Pertahana atau Incumbent, padahal mereka tidak masuk dalam lingkaran perkara itu, akan tetapi karena mereka adalah bagian dari sistem jadi opini itu cenderung di generalisir oleh tim dari pasangan lain, padahal korupsi itu kan bukan sistem melainkan personal" katanya
Senada dengan itu, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum Dan HAM Pengurus Pusat PENA ISMSI, Reza Nuhuyanan mengatakan bahwa pihaknya saat ini membentuk Tim Advokasi Pidana Khusus (TIPSUS) PENA ISMSI yang terdiri dari berbagai kalangan Penggiat Dan Pemerhati Hukum jebolan Senat yang akan ditempatkan untuk mengawasi berbagai proses penanganan perkara kasus korupsi diberbagai daerah di indonesia, menurutnya Tim tersebut akan menginventarisir berbagai problem yang berkaitan dengan kejanggalan proses hukum
"Kita akan berkoordinasi langsung dengan Mabes Polri Dan Kejaksaan Agung melalui Tim Advokasi tentunya dengan memberikan berbagai pertimbangan hukum" katanya
Reza yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat" Ikatan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Se-Indonesia (ISMAHI) itu mengatakan bahwa langkah monitoring yang akan mereka lakukan yakni terfokus di Indonesia Timur, sebab di wilayah tersebut rentan terjadi politisasi kasus hukum
"Seperti di Indonesia Timur, kasus yang sekian lama parkir tiba-tiba muncul jelang pilkada, ini yang kita tidak kehendaki di Pilkada 2017 nanti, maka kami lebih cenderung mendorong agar sebaiknya kasus tersebut di undur saja hingga selesai pilkada tanpa mengkesampingkan proses hukum tersebut sehingga tidak menyandera calon kepala daerah tertentu" katanya
Bak gayung bersambut, Pengurus Wilayah melalui Badan Koordinasi Wilayah (KORWIL) PENA ISMSI Wilayah IX Maluku, menyambut positif Tim Advokasi Khusus untuk mengawasi proses hukum sejumlah perkara di Maluku jelang Pilkada Maluku jilid II nanti, pihaknya berjanji dalam waktu dekat akan melaksanakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) untuk merumuskan rekomendasi pembentukan Tim Khusus di bawah pengawasan Korwil
"Karena mengingat beberapa bulan lagi masuk tahapan Pilkada maka secepatnya Kita akan laksanakan Rakorwil PENA ISMSI Maluku untuk membentuk Tim Khusus untuk melakukan langkah pengawasan" ungkap Husen Ahmad selaku Pelaksana Tugas (plt) Ketua KORWIL PENA ISMSI Wilayah IX Maluku di Ambon, Jumat (5/2/16). [rls]