Metroterkini.com - Rencana pelantikan bupati/walikota di Istana Negara muncul pro dan kontra. Jika nitizen mendukung dilaksanakan di pusat, namun Wakil Rakyat di Riau malah tidak setuju dengan alasan sebagai kemunduran legitimasi demokrasi.
Sejumlah nitizen menilai langkah yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo termasuk tepat, karena untuk acara seremoni pelantikan satu kepada daerah/walikota bisa menghabiskan dana APBD hampir Rp 1 milyar. Namun jika dilaksanakan di pusat paling banter sekitar Rp 2-3 ratus juta.
"Keamanan, Penginapan, SPPD, makan minum, Pakaian Seragam. Semua tidak meleset Rp 1 milyar. Coba ke Istana, satu kabupaten paling menghabiskan Rp 300 jutaan. Artinya bisa hemat Rp700 juta. Jika yang dilantik kepala daerah/wakil 200 kabupaten/kota se Indonesia, tinggal mengalikan saja. Seharusnya dewan mikir bukan berpolitik karena anggota dewan juga digaji dengan APBD. Ditambah kondisi keuangan daerah yang dikurangi seperti saat ini," tulis nitizen.
Ade Hartati Rahmat, anggota DPRD Riau dari PAN kemarin, Kamis (28/01/16) menanggapi soal adanya rencana pusat mengadakan pelantikan di Istana Negara. Menurutnya hal itu kembali ke zaman sentralistik (pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia).
"Kalau benar diterapkan, maka sama saja kita kembali ke zaman sentralistik, pola sentralistik ini tidak usahlah diterapkan lagi, cukup untuk zaman dulu. Jangan sampailah seperti itu," kata anggota Komisi E DPRD Riau ini.
Ketua Fraksi PAN DPRD Riau ini berharap, pemerintah pusat bisa mengkaji ulang rencana tersebut. Pemerintah pusat mesti mengedepankan kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang jagoannya menang pada Pilkada.
"Serahkan sajalah ke daerah, mudah-mudahan rencana itu tidak jadi terlaksana," katanya. [**mtc]