Metroterkini.com - Salah satu kader PDIP yang menjadi Menkumham, Yasonna H Laoly disorot Indonesian Corruption Wacth (ICW). Karena kinerja penegakan hukum Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) selama ini terkesan berpihak pada para koruptor.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan, apa yang dilakukan Yasonna adalah dalam posisi menjaga proses penegakan hukum sekaligus harus memperhatikan HAM. Sebab tidak mudah memadupadankan kedua hal tersebut, yang kemudian memunculkan kritik dari berbagai kalangan.
Hal tersebut sekaligus menanggapi tudingan yang menganggap Yasonna pro koruptor karena memberikan remisi dan dianggap kerap tidak sejalan dengan Presiden Jokowi.
Menurutnya jika kembali terjadi resuffle, PDIP tetap meminta 5 kursi. "Tidak perlu diganti. Tapi kalau ada diganti, yang penting 5 (kursi)," ujar Andreas, usai diskusi Reshuffle Datang Parpol Tegang di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/15).
"Di situ balance memang tidak mudah, tapi saya lihat dalam perjalanan penyelenggaraan di Kemenkumham. Dia sangat perform, soal keimigrasian, ada beberapa dirjen dari segi dan bidang kerjanya terpisah sekarang," tandasnya. [din-lp6]