Meroterkini.com - Rencana DPRD Bengkalis membentuk panitia khusus Unit Layanan Pelelangan (ULP) dan tiga Pansus lainnya, terus jalan. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Indra Gunawan Eet, Selasa (15/9).
Indra Gunawan Eet yang akrab disapa Eet itu menegaskan bahwa Pansus ULP, Pengalihan dana Pemda, proyek Multiyars dan BLJ, harus jadi.
"Harus jadi, sekali layar terkembang surut kita berpantang," kata Eet menggambarkan seriusan dewan dalam membentuk Pansus.
Eet menegaskan, jika Pansus yang diusulkan dalam Rapat Paripurna laporan hasil reses minggu lalu, ditanda tangani sebanyak 26 orang anggota dewan. Dari 26 orang tersebut 7 orang diantaranya ketua fraksi itu tidak jadi. Dia yakin dewan akan 'dijengkali' oleh eksekutif dalam berbagai hal.
"Kalau tak jadi, kita pasti 'dijengkali' (Diukur). Kita tak mau dijengkali. Makanya pansus harus jadi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan Setdakab Bengkalis, Dadang ketika dikonfirmasi beberapa hari lalu mengaku siap menghadapi dewan, jika memang dewan membentuk Pansus pemindahan deposito APBD ke bank lain di luar Bank Riau Kepri.
Menurut Dadang, tak ada yang salah dalam pengalihan sebagian dana APBD dari Bank Riau Kepri ke Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia, karena kebijakan Pemda diatur Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah.
"Kalau saya dipanggil dewan saya siap. Apa yang dilakukan sesuai PP Nomor 39 Tahun 2007," ujar Dadang.
Dalam pengalihan dana ini, ungkap Dadang, pihak bank mengajukan penawaran termasuk bunga spesial sebesar 9,73 persen perbulan atas deposito APBD Bengkalis diketiga bank tersebut.
"Dalam pengalihan dana ini tidak merugikan keuangan daerah, sebab, baik Bank Riau Kepri, Mandiri dan BRI memberikan bunga spesial sebesar 9,73 persen perbulan atas deposito dana Pemda Bengkalis," kata Dadang. [rdi]