Metroterkini - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi perempuan.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (23/08/2023) pagi, di Ballroom Afifa Jalan Banglas Selatpanjang itu menghadirkan Narasumber Abu Hamid Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dr. Hj. Lena Farida, M.Si. Fasilitator Gender Provinsi Riau, Fasilitator Peningkatan Politik berspektif Gender sekaligus Dosen FISIP UNRI.
Kegiatan dihadiri Bupati Kepulauan Meranti atau yang mewakili, Darsini dan Cuncun selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala OPD yang berkesempatan hadir, Ketua GOW Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua TP. PKK Kabupaten Kepulauan Meranti, Camat Tebing Tinggi dan Lurah Selatpanjang Selatan, Kabid PPPA Desy Mustika Sandra, serta tamu yang hadir
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Sukri mengatakan tujuan dalam kegiatan tersebut yakni untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang hak dan kewajiban sebagai warga Negara meningkatkan pemahaman peran perempuan dalam politik.
"Untuk Peserta pada Kegiatan ini berjumlah 60 Orang terdiri dari Perwakilan Organisasi Wanita, unsur kader/pengurus partai politik perempuan, Perempuan Berprestasi, PUSPA SAGU, PKK serta perwakilan Akademisi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti," Katanya.
Dijelaskan Sukri, Peran perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum optimal, apabila dilihat dari data jumlah perempuan anggota DPRD, BPD, Jabatan Struktural eselon III dan II dan Kepala Desa/Lurah.
"Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan untuk meningkatkan peran perempuan dibidang politik dan pengambilan keputusan, diantaranya dengan kegiatan Pendidikan Politik bagi Perempuan," Tuturnya.
Sementara itu, Plt Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Rohaizal, S.Pd, M.Pd menjelaskan Pemilihan Umum sebagai sarana lembaga pendidikan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan para pemimpin bangsa, merupakan upaya perubahan Pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan dan mendapatkan dukungan dari Pemerintah, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 (e) yaitu partai politik peserta pemilu menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, selain itu dalam pasal 245 juga disebutkan mengenai daftar bakal calon sebagimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 %
Di era reformasi peran perempuan dalam dunia politik semakin penting, sebab suara perempuan membantu mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada perempuan.
Upaya-upaya dalam membangun strategi politik perempuan antara lain menyertakan atau melibatkan perempuan dalam politik formal dengan mendorong keikutsertaan perempuan dalam parpol dan organisasi, Menata ulang struktur politik sehingga lebih terbuka pada ketegasan gender dan menjadikan perempuan memiliki peran kunci dalam politik.
"Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini," Ucapnya.
Dirinya juga berharap melalui kegiatan ini kedepannya dapat meningkatkan peran perempuan dalam kancah perpolitikan di Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, melalui pendidikan politik tersebut diharapkan dapat menjadi sarana bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan politik serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
"Pasalnya, pendidikan politik diperlukan bukan saja bagi para pemilih yang kurang atau belum memiliki pemahaman tentang persoalan politik, tetapi juga bagi para pemilih yang sudah memiliki pengetahuan tentang persoalan politik," Tandasnya. [Wira]
