Metroterkini.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti telah melakukan penyaluran beras cadangan Pemerintah Daerah yang tersedia saat ini berjumlah 100 ton.
Penyaluran beras cadangan pemerintah tersebut dilakukan langsung pemerintah kecamatan atau desa setempat, hal tersebut sebagaimana arahan dari Bupati Kepulauan Meranti HM. Adil.
"Sesuai dengan arahan Bupati, bahwa penyaluran itu langsung dilakukan pihak Kecamatan atau Desa setempat. Artinya masyarakat atau penerima tidak harus datang ke kantor, melainkan aparatur Pemerintah setempat yang datang langsung kerumah-rumah penerima," terang Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Kepulauan Meranti Agusyanto Bakar SSos Msi.
"Itu sesuai dengan konsep visi misi bupati, 'ketuk pintu layani dengan hati'," tambahnya.
Disamping itu, dijelaskannya bahwa petunjuk teknis dalan penyaluran bantuan beras cadangan Pemda yakni masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19.
Serta, ada beberapa tujuan dalam penyaluran beras pemda tersebut, diantaranya untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga miskin dan rentan miskin, menjaga kestabilan harga beras dipasaran serta dalam mengantisipasi menghadapi bencana.
"Karena ini kan Covid termasuk kategori bencana non alam," terangnya, pada Rabu (28/04/2021).
Diakuinya, jumlah 100 ton tersebut merupakan bantuan pemerintah selama kurun waktu setahun untuk Kabupaten/kota yang terdampak Covid-19.
Namun, beras cadangan pemerintah bisa saja kembali dialokasikan atau diusulkan kembali apabila jumlah sebelumnya tidak mengakomidir ketahan pangan bagi rumah tangga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid.
"Tapi untuk penambahan 100 ton lagi untuk situasi mendesak apabila diperlukan, Bupati harus melalui Gubernur terlebih dahulu untuk ditindak lanjuti," katanya.
Terkait data penerima, pihaknya saat ini bekerjasama dengan pihak Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Setdakab Kepulauan Meranti, terlebih lagi penerima dengan terminologi agama seperti imam, ghorim, guru ngaji yang merupakan tupoksi Bagian Kesra.
"Kebijakan Pemerintah semacam ini patut diapresiasi, karena dia tahu kebutuhan pokok yang mendasar ini adalah beras. Dan ini merupakan antisipasi dini yang dilakukan pemerintah," ujarnya. [wira]
