Metroterkini.com - Usman, Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Kabupaten Bengkalis membuka "Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif" yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis, Selasa (26/3/19) pagi.
Kegiatan yang digelar disalah satu hotel di Kota Bengkalis itu, diikuti puluhan perseta terdiri dari peguyuban, mahasiswa dan pelajar serta organisasi kemasyarakatan.
Bertindak sebagai narasumber Beni Saputra dari Kordiv Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Usman, Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Kabupaten Bengkalis, dan beberapa narasumber lain dari Bawaslu sendiri.
Dalam paparannya, Usman menjelaskan tentang payung hukum kewenangan Bawaslu dalam Pemilu, yakni BAB II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Wewanang Bawaslu
Tentang rincian tingkatan pengawasan Bawaslu dijelaskan dalam Pasal 89 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, yakni; Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan sampai ketingkat TPS.
Selain itu, juga dijelaskan tentang tugas Bawaslu yang terdiri dari 13 tugas Bawasu, salah satunya pencegahan dan pelanggaran Pemilu.
Sedangkan terkait wewenang Bawaslu ada 11 kewenangan, salah satunya Bawaslu bisa meminta keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilu.
Dalam kesempatan itu, pihak Bawaslu juga mengingatkan hadirian bahwa banyak potensi pelanggaran Pemilu yang harus dicegah salah satunya adalah politik uang.
Hadirin yang kebanyakan pelajar dan mahasiswa tersebut juga diberi pemahaman tentang pelanggaran Pemilu seperti tidak adanya pelaporan dana kampanye yang benar, tandak kekerasan dan intimidasi, politik uang, kampanye hitam, data pemilih, TPS tidak akses, Pemalsuan dokumen, dan kampanye diluar jadwal.
Untuk mengawasi semua itu, Bawaslu menggugah para hadirin dan mengimbau masyarakat untuk berpastisipasi mengawasi proses Pemilu dengan harapan agar Pemilu 17 April nanti, berintegritas serta partisipasi publik yang tinggi. [rudi]
