Proyek Rumah Resetlemen di Palika Diragukan Kwalitasnya

Proyek Rumah Resetlemen di Palika Diragukan Kwalitasnya

Metroterkini.com - Pembangunan rumah resetlemen di Kabupaten Rokan Hilir yang berlokasi di Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas dinilai lokasinya tidak tepat. Pasalnya, saat diguyur hujan lokasi tersebut sudah berair dan saat musim hujan dikhawatirkan akan terendam. 

Pantauan media ini, saat pemasangan terocok dan malamnya diguyur hujan, lokasi tersebut sudah seperti kubangan kerbau. Ditambah, pondasi rumah bantuan pemerintah pusat ini cukup minim, sekitar 30 cm dari permukaan tanah.

Pembangunan 50 unit rumah resetlemen berada di jalan Lingkar Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Rokan Hilir Riau, yang bersumber dari dana APBN melalui Program Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Derektorat Jendral Penyedia Perumahan, Satuan Kerja Penyedian Perumahan Propinsi Riau.

Temuan dilapangan, seperti yang diungkapkan salah satu warga Fadli bersama Nalis, mengaku kecewa dengan pekerjaan proyek tersebut. Selain pondasi cukup rendan karena berada di daerah rawa, juga menyayang pekerjaan kontraktor.

Seperti apa yang ditemukan dilapang, coran pondasi serta adukan semen untuk pasang batu tidak menggunakan air bersih. Pasal air yang digunakan pemborong pekerja dari lokasi tersebut mengandung zat garam dan zat asam (air payau).

Air yang digunakan untuk pengaduk campuran meterial seperti untuk adukan coran dan adukan pasir pasang. Kontraktor pelaksana PT. Joglo Multi Ayu dalam pelaksanaan tidak menyediakan sumur air bersih di lokasi proyek. Para pekerja proyek terlihat menggunakan air payau untuk pengaduk campuran material bangunan.

Tak hanya itu, pondasi rumah resetlemen ini juga diragukan kekuatanya, karena adukan pondasi hanya dilakukan dalam grobak angkong yang diaduk semaunya. Dikwatirkan tidak memenuhi standar hasil ditambah lokasinya yang termasuk bergambut dan tanah berawa.

Warga mengaku kecewa lantaran kualitas proyek peningkatan pembangunan rumah yang menggunakan dana APBN tersebut dinilai kurang maksimal. 

Saat dikonfirmasi kepada pengawas lapangan, para pekerja mengaku tidak tahu pengawasnya. Mereka mengaku hanya bekerja. [mus]
 

Berita Lainnya

Index