Metroterkini.com - Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan, M.Si menggelar pertemuan dengan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, pertemuan itu membahas Kerja Sama Pengelolaan Gambut Berkelanjuan antara Bupati Kep. Meranti dengan UGM, sebagai tindak lanjut Rapat POKJA Gambut Pulau Padang beberapa waktu lalu, bertempat di ruang tamu Rektor, di Gedung Pusat UGM, Yogjakarta, Jumat (9/3/2018).
Hadir dalam pertemuan itu, Rektor:Prof. Ir. Panut Mulyono, M. Eng., P. hD., Ketua Pokja Gambut UGM Dr. Satyawan Pudyatmoko, Kepala Bappeda Meranti H. Makmun Murod, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Meranti Ir. Achmad Prasetyo, Kepala Bagian Humas dan Protokol Helfandi, SE. M. Si, Dosen Fak kehutanan UGM Oka Karyanto, SP. M. Sc., Dosen Fak. Ekonomi Drs. Dumairy, MA, Dosen Fak. Teknik: Dr. Rahmad Jayadi, Prof. Ir. Joko Sujono, M. Eng., P. hD. serta Direktorat Kerjasama UGM Widati.
Dalam pertemuan itu, dibahas berbagai hal terkait apa saja yang akan dikerjakan oleh Tim Restorasi Gambut UGM dalam menyelesaikan permasalahan Gambut yang terjadi di Meranti serta masalah lainnya yang dinilai cukup komplek yang bermuara pada revitalisasi ekonomi masyarakat.
Adapun revitalisasi ekonomi yang dimaksut meliputi, keterbatasan sumber mata pencaharian, permodalan usaha, pemasaran produk, serta lingkungan
Sejauh ini seperti disampaikan oleh, Rektor Universitas Gadjah Mada. Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng. Pihaknya melakui Tim Restorasi Gambut yang dibentuk telah melakukan pra survey sehingga telah memperoleh gambaran model penangan lahan gambut, meski begitu untuk mendapatkan data yang benar benar valid, diakui Rektor UGM masih perlu didiskusikan dengan dinas teknis terkait Pemkab. Meranti.
Sebagai daerah penghasil Sagu terbesar di Indonesia, Kabupaten Kepulauan Meranti berharap komoditi pangan alternatif (Sagu.red) yang menjadi salah satu mata pencarian utama masyarakat dapat mengatasi krisis pangan dan mendukung kedaulatan pangan Nasional.
Namun seperti diketahui masih banyak kendala yang harus dituntaskan terutama masalah infrastruktur.
Seperti diketahui, Kabupaten termuda yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Negara Tetanga Malaysia dan Singapuran ini, masih minim infrasruktuktur jalan dan jembatan pembuka akses daerah, begitu juga jaringan listrik dan akses terhadap air bersih.
Untuk itu, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si menyampaikan dalam forum tersebut, perlu intervensi pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten termuda di Riau itu. Dengan memberikan alokasi anggaran lebih kepada Kabupaten yang masuk dalam kawasan prioritas Nasional ini.
Diantaranya adalah untuk mendukung percepatan pembangunan di Meranti perlu adanya kebijakan tataruang yang efektif dan berdayaguna bagi Pemerintah Kabupaten dan seluruh masyarakat Meranti.
"Hingga kini pembangunan di Kepulauan Meranti mayoritas masih menggunakan dana APBD Kabupaten, padahal Kepulauan Meranti dalam wilayah NKRI termasuk daerah terluar dan sebagai kawasan lokpri yang seharusnya lebih diperhatikan oleh pusat dengan memberikan alokasi dana lebih untuk Meranti," papar Bupati.
Dengan didukung infrastruktur yang memadai menurut Bupati akan membuka peluang pengembangan potensi SDA, disektor perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan.
Pada kesempatan itu, Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si juga meminta UGM untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengeluarkan regulasi yang tegas dalam hal pengelolaan arang bakau. Misal dengan mengeluarkan kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), sehingga masyarakat yang selama ini hanya bekerja untuk para cukong dapat mengelola arang bakau sendiri dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi dan menekan angka kemiskinan yang cukup tinggi di Kabupaten Meranti yang berkisar 29.8 Persen. [ant]
