Metroterkini.com - Sebagai wilayah terluar 'Pesisir' di Indonesia Kabupaten Kepulauan Meranti masih di hadapkan dengan banyak kendala di berbagai sektor dalam pembangunannya. Guna menggenjot ketertinggalan di berbagai bidang, Rombongan DPRD Kepulauan Meranti yang di pimpin langsung Ketua Fauzi SE mendatangi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI Jumat 26 Januari 2018.
Rombongan legislator ini langsung di sambut perwakilan Kementerian dalam hal ini Kepala Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/ Bappenas RI Firmansyah, SE, MAP, MIDS,
Dalam pertemuan itu Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi SE mengatakan tujuan rombongan DPRD Kepulauan Meranti ke Bappenas ini adalah untuk mengetahui alokasi anggaran untuk Kabupaten Kepulauan Meranti di APBN Tahun 2018 dan Tahun 2019.
"Kita Meminta komitmen dan bantuan dari Bappenas untuk memperhatikan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengalokasian anggaran APBN" Kata Fauzi.
Menurut Fauzi, Kabupaten Kepulauan Meranti masih jauh tertinggal dengan Ibu kota kabupaten lainnya di Indonesia, terlebih letak kabupaten dengan geografis semenanjung pulau pulau, wilayah pesisir yang berbatasan dengan provinsi Kepulauan Riau bahkan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia.
Tidak kalah menariknya, isu besar negara Indonesia juga berada di Meranti, salah satunya isu jaringan telekomunikasi di Pulau Rangsang, asupan muatan malaysia lebih mudah di jangkau di bandingkan siaran lokal, konflik nelayan yang kerab mengguritai wilayah Meranti, tinggi Abrasi, Selain itu minimnya Infrastruktur daerah, tingginya inflasi akibat seluruh kebutuhan di datangkan dari luar daerah serta tingginnya angka kemiskinan dan minimnya peluang kerja.
"Dengan persoalan yang berliku di Kabupaten Kepulauan Meranti kita sangat berharap domain pusat dalam mengganggarkan porsi bantuan ke daerah dapat melebihkan dan men skala prioritaskan dengan berbagai kendala pembangunan sebagai wilayah pesisir serta wilayah perbatasan antar negara," kata Ketua.
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Muzamil dihadapan perwakilan Bappenas RI, Muzamil menyebutkan ketimpangan perhatian atas bantuan pusat ke daerah, ia berharap tahun ini Pusat dapat memahami kebutuhan daerah terutama Kepulauan Meranti yang tergolong masih bari di mekarkan dan masih dalam tanggung jawab pusat sesuai perundangan.
"Sebagai daerah terluar Meranti seperti dianak tirikan pusat, hal ini terlihat jelas alokasi bantuan pusat yang mengarah ke daerah daerah perbatasan seperti Kalimantan,NTT dan lainnya sangat jauh berbeda, ketimpangan ini menyudutkan wilayah kami dan hak kami sebagai wilayah perbatasan sudah sepatutnya di lebihkan, maka dari saya berharap mulai tahun 2018 ini dan seterusnya pusat dapat mengalokasikan lebih ke Meranti sehingga pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti dapat di percepat" kata Muzamil.
Semua persoalan ini lanjut Muzamil merupakan hal yang harus disampaikan kepada pemangku kebijakan karena merupakan tanggungjawab selaku wakil rakyat yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan tuhan.
Sementara ketua Komisi 2 Darwin Susandy mengulas soal prosedur terkait petunjuk dan arahan bagaimana agar Kabupaten Kepulauan Meranti bisa mendapatkan alokasi dana dari pusat
Setelah mendengarkan sambutan rombongan DPRD, ini Kepala Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/ Bappenas RI Firmansyah, SE, MAP, MIDS menyebutkan pada dasarnya Bappenas RI sangat berkomitmen untuk membantu Kabupaten Kepulauan Meranti dan akan berusaha melakukan pendampingan terhadap pengajuan anggaran yang dilakukan. [ant]
