Metroterkini.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mewajibkan penggunaan uang elektronik (e-money) dalam pembelian tabung Liquified Petroleum Gas (Elpiji) bersubsidi volume 3 kilogram (kg) mulai 2018. Kebijakan ini akan dilakukan agar distribusi gas bersubsidi tersebut lebih tepat sasaran.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja menjelaskan, saat ini elpiji 3 kg masih dinikmati oleh kelompok rumah tangga mampu. Sehingga, terjadi pembengkakan subsidi sebesar 10 persen hingga 15 persen dari anggaran yang seharusnya.
"Dengan sistem terbuka seperti sekarang, distribusinya malah mengalami kebocoran. Orang mampu bisa mendapatkan tabung elpiji melon. Dengan cara ini, kami ingin agar subsidi elpiji ini bisa diimplementasikan bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu," jelas Wiratmaja, Jumat (9/9).
Untuk itu, tambahnya, tak semua golongan bisa mendapatkan subsidi tersebut. Saat ini, Kementerian ESDM tengah melakukan pendataan bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk mendata jumlah kepala keluarga yang berhak mendapatkan elpiji subsidi.
Saat ini, TNP2K mencatat ada sekitar 15,5 juta rumah tangga miskin dan 2,29 juta usaha mikro yang seharusnya dapat subsidi tersebut. Jika pendataan sempurna telah selesai, maka setiap rumah tangga golongan kurang mampu akan diberikan paket perdana e-money khusus digunakan untuk pembelian gas.
Apabila kepala keluarga tidak bisa mengisi ulang kartu e-money, kata Wiratmaja, jasa isi ulang akan disediakan di pangkalan-pangkalan penjualan elpiji 3 kg yang ditetapkan pemerintah.
"Bahkan, pembayaran dari pangkalan ke agen nanti juga bayarnya pakai e-money. Ini sejalan dengan keinginan Bank Indonesia (BI) yang sedang menggalakkan less-cashed society," jelas Wiratmaja.
Kartu tersebut, tambahnya, nanti hanya akan dikeluarkan oleh tiga bank pelat merah, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Apabila masyarakat sudah dapat e-money, pemerintah menjamin harga gas bisa lebih murah dibandingkan pembelian secara eceran.
"Karena mereka bayarnya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Nanti, masyarakat bisa beli maksimal tiga tabung per bulan. Sementara itu, usaha mikro bisa gunakan kartu itu untuk pembelian maksimal sembilan tabung per bulan," tambahnya.
Untuk menguji keampuhan sistem ini, pemerintah tengah melakukan uji coba selama tiga bulan di Tarakan, Kalimantan Utara. Uji coba berikutnya akan dilakukan di Pulau Bangka, Bangka Belitung. Apabila penerapan ini efektif di seluruh Indonesia, ia yakin subsidi bisa turun sebesar Rp18,3 triliun per tahun.
"Bahkan kalau memang sukses, kami akan langsung implementasi di Indonesia. Indikator suksesnya gampang saja, asal ibu-ibu jadi senang elpiji tidak langka lagi. Kami harap ini bisa semua efektif di tahun 2018," katanya. [cnni]
