Metroterkini.com - Setelah diberi tenggat waktu penyelesaian deregulasi investasi di sektor industri, perdagangan dan pertanian oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini, menteri Kabinet Kerja mulai rapatkan barisan menggodok salah satu paket kebijakan ekonomi.
Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung mengatakan pemerintah akan merombak aturan besar-besaran sehingga mampu mendatangkan aliran modal dari investor asing. Untuk merealisasikannya, pemerintah perlu menggenjot belanja yang dibuktikan dengan komitmen memberikan perlindungan kepada pejabat negara.
"Kerisuhan terjadi mengenai penyerapan anggaran d mana Bupati, Walikota, Gubernur dan aparat tidak berani membangun infrastruktur sehingga ada dana Rp 273 triliun mengendap di bank daerah," ujar dia saat ditemui di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/9).
Pemerintah, sambung Pramono, sangat konsen untuk mempercepat revisi 154 kebijakan di tingkat menteri dan tingkat lainnya. Dalam pelaksanaannya, kata dia, akan ada Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden yang akan mengatur regulasi tersebut.
"Konsen kami masalah dwelling time, itu ada 122 perizinan yang harus diisi. Presiden memberi contoh masalah kelistrikan ada 200 lebih lembar izin yang harusnya bisa dipangkas jadi 10 lembar. Itu nanti yang akan kita lakukan," jelas Pramono.
Paket kebijakan deregulasi investasi industri, perdagangan dan pertanian ini, diakui Pramono Anung bakal dibahas oleh tim ekonomi yang dipimpin Menko Bidang Perekonomian dan Menko Bidang Kemaritiman.
"Saya ditugaskan Presiden bisa segera mengimplementasikan deregulasi ini kepada pelaku bisnis. Makanya kemarin kita undang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sebelum paket kebijakan tersebut diluncurkan," kata dia.
Sebelumnya, Darmin mengungkapkan deregulasi besar-besaran yang menyangkut investasi di sektor perdagangan, industri dan pertanian merupakan satu dari empat paket kebijakan yang sedang digodok pemerintah.
Darmin menuturkan, pemerintah harus memeriksa kembali apakah aturan-aturan tersebut harus dilakukan revisi total atau hanya sebagian. "Jadi banyak sekali peraturan, kalau tidak salah 160 aturan. Nanti ada yang disederhanakan dalam jumlahnya, maupun isinya," ucap Darmin.
Untuk kebijakan tersebut, Darmin mengakui, Presiden mendesak selesai pada pekan ini. Sehingga para menteri ekonomi akan menggelar rapat selama tiga hari berturut-turut di Istana Bogor.
"Presiden minta deregulasi birokrasi selesai hari ini. Maka konsekuensinya kita akan rapat di Bogor besok, Jumat dan Sabtu ini. Kalau ada Kementerian atau Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang perlu dipanggil, ya dari sana. Kalau perlu kita menginap," ujar dia. [lp6]
