Metroterkini.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu dari Fraksi Gerindra, H. Porkot Lubis SH MH, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Menurutnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Porkot mengatakan Program MBG memiliki tujuan besar dalam meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka stunting. Karena itu, berbagai kritik dan masukan yang muncul selama pelaksanaan program harus dijadikan bahan evaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
“Yang harus diperbaiki adalah pelaksanaannya. Jangan sampai ada pihak yang hanya mengejar keuntungan dan mengabaikan kualitas makanan serta standar gizi yang sudah ditetapkan pemerintah,” kata Porkot, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, program tersebut tidak sepatutnya dihentikan hanya karena adanya persoalan teknis di lapangan. Justru, pengawasan dan perbaikan sistem harus diperkuat agar tujuan besar MBG tetap tercapai.
Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 119.441 masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu telah menerima manfaat Program MBG. Untuk mendukung penyaluran makanan bergizi tersebut, saat ini telah beroperasi 49 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam waktu dekat, jumlah itu akan bertambah dengan hadirnya 10 dapur baru yang masih dalam tahap persiapan.
Porkot menilai keberadaan SPPG memberikan dampak yang lebih luas dibanding sekadar penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik. Kehadiran dapur-dapur MBG, kata dia, turut membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan menciptakan aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Menurutnya, kebutuhan bahan pangan yang besar dari setiap SPPG dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, peternak, serta pemasok bahan pangan lokal untuk terlibat dalam rantai pasok program.
“Program ini memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah. UMKM lokal, petani, dan peternak memiliki kesempatan untuk menjadi pemasok kebutuhan dapur MBG sehingga perputaran ekonomi dapat dirasakan langsung masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap pengelola SPPG lebih memprioritaskan penggunaan bahan baku dari pelaku usaha lokal. Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan program di daerah.
Di sisi lain, Porkot menegaskan pentingnya pengawasan terhadap operasional SPPG. DPRD bersama pemerintah daerah, kata dia, akan melakukan pemantauan secara rutin ke lapangan, termasuk ke sekolah-sekolah penerima manfaat, guna memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar mutu dan ketentuan gizi yang telah ditetapkan.
Pengawasan tersebut juga ditujukan untuk mencegah praktik yang dapat merugikan masyarakat, baik dari sisi kualitas makanan maupun pengelolaan anggaran.
“Jika ditemukan dapur penyedia yang tidak memenuhi ketentuan dan merugikan masyarakat, kami tidak akan ragu merekomendasikan tindakan tegas hingga penghentian operasional,” tegasnya.
Menurut Porkot, dukungan masyarakat terhadap Program MBG di Kabupaten Rokan Hulu cukup besar. Namun, pelaksanaan program harus terus dibenahi agar manfaatnya semakin optimal.
Ia menilai cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan bebas stunting membutuhkan dukungan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, DPRD, pengelola SPPG, hingga masyarakat.
“Program ini bukan hanya soal pemberian makanan bergizi, tetapi juga tentang membangun sumber daya manusia yang sehat sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal,” katanya.[man]