Metroterkini.com – Siswa kelas X jurusan otomotif di SMK Negeri 1 Bangun Purba berinisial R, hanya bisa duduk termenung di rumahnya di Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba. Dengan wajah lesu, ia mengungkapkan kepada wartawan bahwa dirinya tidak diizinkan mengikuti ujian karena belum melunasi uang praktik, Senin (2/6/2025).
"Belum bisa bayar, jadi tidak bisa ikut ujian," ujar R dengan suara pelan. R merupakan anak yatim yang hidup bersama keluarganya dalam kondisi ekonomi yang terbatas.
Upaya konfirmasi dilakukan kepada Kepala SMK Negeri 1 Bangun Purba, namun yang bersangkutan sedang menunaikan ibadah haji. Sementara itu, wali kelas R, Masraini, S.Pd.I, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa siswa tersebut belum bisa mengikuti ujian karena belum menyelesaikan administrasi, sesuai kesepakatan antara sekolah dan wali murid.
"Memang itu sudah menjadi kesepakatan bersama," ujar Masraini singkat.
Ketika ditanya apakah R diperbolehkan mengikuti ujian apabila pembayaran dilakukan setelah ujian berlangsung, Masraini hanya menjawab,
"Maaf, kami sedang sibuk ujian untuk lebih jelas silahkan hubungi pak Plh," sambil menutup telfon.
Berita ini memicu berbagai tanggapan dari masyarakat setelah tayang di sejumlah media online. Banyak pihak menyayangkan jika benar seorang anak terhalang pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi, apalagi R diketahui sebagai anak yatim.
Menanggapi kegaduhan tersebut, pihak SMK Negeri 1 Bangun Purba memberikan klarifikasi resmi. Plh Kepala Sekolah, Habibi, S.Pd.I, didampingi Humas sekolah Jaya Putra, S.Pd, dan wali kelas Masraini, menyampaikan bahwa pihak sekolah tidak pernah melarang atau mengusir siswa untuk mengikuti ujian hanya karena belum melunasi kewajiban administrasi.
"Kami tidak pernah mengeluarkan kebijakan seperti itu. Semua siswa tetap mendapat hak untuk mengikuti ujian. Jika ada miskomunikasi di lapangan, kami mohon maaf," ujar Habibi dalam keterangannya kepada media.
Lebih lanjut, pihak sekolah menyatakan akan mengevaluasi sistem komunikasi internal dan prosedur administrasi, agar tidak menimbulkan keresahan di kemudian hari, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Dalam suasana pendidikan yang semestinya ramah dan mendukung setiap anak, peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kebijakan yang mengedepankan hak belajar anak di atas segala pertimbangan administratif.[Tim]