Metroterkini.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu mendadak membatalkan pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Rokan Hulu yang sebelumnya dijadwalkan pada, Selasa (23/1) lalu. Keputusan ini mengundang tanda tanya besar di kalangan publik dan masyarakat.
Kabar pembatalan mendadak tersebut menyebar dengan cepat, menyebabkan kehebohan di kalangan aparatur pemerintah daerah dan masyarakat Rohul. Beberapa spekulasi muncul terkait alasan dibalik pembatalan tersebut, dengan salah satunya menyebutkan adanya ketidakharmonisan hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Usai pengumuman pembatalan pelantikan, Wakil Kepala Daerah disebut-sebut memanggil Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Rohul ke ruangannya. Namun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait hasil pertemuan tersebut.
Kepala BKPP Rohul, Erpan Dedy Sanjaya, tampaknya memilih untuk bungkam terkait isu kontroversial ini. Saat wartawan mencoba untuk menemui beliau di kantornya, Senin (29/1/2024), Erpan Dedy Sanjaya tidak bersedia untuk diwawancara. Bahkan, pihak keamanan di kantor tersebut menyampaikan pesan bahwa Erpan Dedy Sanjaya sedang sibuk dan tidak bisa ditemui.
" Maaf bang, pesan pimpinan hari ini beliau sibuk ditelf Bupati jadi tidak bisa bertemu", kata salah seorang pihak keamanan kantor kepada awak media yang menunggu lama di ruang lobi.
Pembatalan pelantikan pejabat eselon III dan IV juga menjadi sorotan karena diduga dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan Wakil Kepala Daerah dalam proses penyusunan struktur pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi dan prosedur dalam pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan daerah.
Hingga saat ini, publik masih menanti klarifikasi resmi dari pihak terkait alasan sebenarnya di balik pembatalan mendadak ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa keputusan ini telah meninggalkan banyak pertanyaan dan spekulasi di kalangan masyarakat, yang mengharapkan kejelasan dan transparansi dari pemerintah daerah.[man]