Metroterkini.com - Pembangunan gedung dan rehah di SMPN I Pasir Limau Rokan Hilir Riau, terhenti dan terancam tidak siap mengingat batas waktu pengerjaan hingga Desember 2023. Proyek swakelola yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mencapai miliaran rupiah ini tidak diketahui penyebab dihentikanya pekerjaan tersebut.
LSM PKRN Kecamatan Pasir Limau Kapas Rohil menyoroti proyek fisik di SMPN I Palika yang terletak di Jalan Kuning Jalil Kepenghuluan Panipahan Laut, yang dikerjakan secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Riau.
Pekerjaan seperti ruang Labor Komputer, rehab 3 ruang Kelas, ruang Tata Usaha, ruang UKS, ruang Perpustakaan, Rumah Dinas Guru, hingga reahabiltasi Toilet yang total anggaran mencapai Rp 4 miliar.
Dari hasil investigasi di lapangan, banyak ditemukan kejanggalan pada pekerjaan fisik, dimana sejak mulai pekerjaan tersebut dimulai 6 Juni dan berakhir 28 Desember 2023, hingga saat ini pekerjaanya sampai pemasangan batu bata dan terancam mangkrak.
“Sudah ada satu bulan tidak dikerjakan,” kata Tamrin pada metroterkini.com, Kamis (26/10/23).
Tambahnya, pengerjaan fisik diduga secara teknik banyak tidak memenuhi ketentuan bestek dan menguntungkan oknum tertentu yang terlibat dalam proyek itu.
“Slop tiang utama bangunan tidak memakai coran tapi ditempel saat bata terpasang atau coran tempel,” tegasnya.
Sumber lainya menyebutkan, terhentinya pekerjaan swakelola pembangunan gedung dan rehab di SMPN I Pasir Limau Kapas diduga kuat proyek DAK tersebut bermasalah.
“Kami dengar pihak Kejari Rohil telah turun ke lokasi,” ujar sumber di Panipahan yang juga menduga proyek SMPN I Palika bermasalah.
Saat hal itu dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, Asril Arief, S.Sos melalui pesan whatsApp menyebutkan pihak kejaksaan benar akan turun, namun waktunya masih dijadwalkan.
Saat ditanyakan, mengapa proyek tersebut dihentikan dan tidak dilanjutkan pekerjaan, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, Asril Arief, S.Sos pilih tidak menjawab.
Sementara sumber lainya dari para pekerja di lapangan menyebutkan bahwa saat ini tidak ada meterial untuk melakukan pekerjaan.
"Menunggu pembayaran termin kedua dari pemerintah,' ujar sumber yang tidak mau disebutkan namanya.
Untuk diketahui, dalam proyek tersebut ditemukan sejumlah kekurangan dalam pembangunan rehab lokal dan gedung baru. Mulai dari tiang pondasi yang pengecoranya tidak menyatu dengan balok lantai dan ditampal ulang. Sehingga tiang dan balok slop lantai yang menggantung dan dilakukan penempelan.
Hal tersebut tentunya tidak memiliki kekuatan karena besi tiang tidan mengikat pada balok slop. Tak hanya itu, untuk coran slop tiang juga ada yang ditempel, belum lagi kualitas campuran yang diragukan.
"Proyek ini asal-asalan dan kurang pengawasan pihak terkait. Jika ini diteruskan akan merugikan negara,” tutup Tamrin. [mus]