Metroterkini.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 6 tahun penjara Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkalis, Puji Hartono selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Terdakwa dinilai terbukti bersalah melakukan korupsi anggaran di KPU Bengkalis lebih dari Rp4,5 miliar.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nofrizal dan Tomi Jepisa juga menuntut hukuman yang sama untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Hendra Riandra dan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Muhammad Seleh.
Sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru saat sidang, Senin (2/10/2023) sore. JPU juga menuntut ketiga terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan dapat diganti kurungan penjara selama 6 bulan.
Puji, Hendra dan Muhammad juga membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing sebesar Rp727.402.627. Satu bulan setelah putusan inkrah, harta benda terdakwa disita untuk dilelang, jika tak punya dapat diganti penjara selama 1 tahun
Berbeda dengan ketiga terdakwa, JPU juga menuntut Bendahara Pengeluaran KPU Bengkalis, Candra Gunawan. Namun Candra dihukum lebih tinggi yakni 7,5 tahun penjara denda Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan.
JPU juga menuntut Candra membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp1.682.497.255. Jika tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama 1 tahun.
Para terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Atas tuntutan jaksa itu, keempat terdakwa yang mengikuti persidangan secara online mengajukan pembelaan atau pledoi. Majelis hakim yang dipimpin Yuli Artha Pujoyotama mengagendakan sidang lembacaan pembelaan pada pekan depan.
Menurut dakwaan JPU menyebutkan, perbuatan korupsi yang dilakukan para terdakwa terjadi pada kurun waktu tahun 2019- 2021 silam. Berawal adanya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis periode 2021-2024.
Saat itu, KPU Bengkalis mendapatkan hibah dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp40 miliar. Dana hibah itu diberikan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Namun anggaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis itu, justru diselewengkan oleh para terdakwa untuk memperkaya diri dan orang lain. Beberapa anggaran pengeluaran justru tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Anggaran KPU yang diselewengkan para terdakwa diantaranya, adanya pajak yang dipungut sebesar Rp385.662.861, namun tidak disetorkan ke kas negara. Kemudian adanya penyetoran dana hibah ke rekening pribadi terdakwa Candra Gunawan sebesar Rp485.111.174.
Namun, realisasi belanja yang disahkan tetapi tidak sesuai dengan buku kas umum sehingga menyebabkan ketekoran kas Rp192.570.900. Lalu, adanya jasa giro yang belum disetorkan ke kas Negara sebesar Rp4.484.593, serta tidak disetorkan ke kas negara pengembalian dari PPK Tualang Mandau dan PPK Bengkalis sebesar Rp. 25.731.000.
Anehnya, realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp2.506.843.672. Adanya Kelebihan pencatatan pada BKU oleh Bendahara Pengeluaran Yang Mengakibatkan Negara Lebih Bayar sebesar Rp773.740.401.
Realisasi belanja yang tidak sesuai ketentuan perundangan-undangan sebesar Rp79.965.950, perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan Rp83.892.216. Pembayaran honorarium Pokja yang masih dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada anggota Rp54.105.000.
Dari laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara dari Inspektur Wilayah I Komisi Pemilihan Umum, ditemukan kerugian negara sebesar Rp4.592.107.767. [**]