Metroterkini.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menawarkan konsep agar pelaksanaan Pemilu 2024 bisa tetap digelar dengan biaya lebih murah menyusul wacana penundaan karena dalih biaya Pemilu yang mahal.
Wakil Ketua Komite I DPD, Abdul Kholik mengatakan ongkos pemilu 2024 bisa dipangkas hingga 50 persen. Dia mengusulkan agar lima tahapan pemilu bisa dipangkas menjadi hanya dua tahapan.
"Kami di DPD justru malah menawarkan konsep, kalau pemilu dianggap bermasalah dengan biaya. Kami sudah itung-itungan. Kami punya resep solusi, 50 persen bisa dihemat biayanya," kata dia dalam diskusi daring, Sabtu (5/3).
DPR diketahui belum memutuskan besaran anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Namun, KPU telah mengusulkan bahwa anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp76,6 triliun, atau turun dari pemilu 2019 senilai Rp86 triliun.
Sebagai mantan penyelenggara Pemilu, Kholik mengaku siap jika diajak membahas alokasi anggaran untuk Pemilu 2024. Dia mengaku pernah masuk dalam tim RUU Pemilu di DPR pada 2010-2012.
"Asumsi tahapan pemilu yang dulu disusun variabelnya sekarang banyak berubah. Dan kalau itu diacu, soal daftar pemilih yang sekarang ada lima tahapan, cukup dua tahapan. Dan itu menghemat sekian banyak triliun," katanya.
Kholik juga mengusulkan agar KPU menggandeng mahasiswa sebagai relawan guna memangkas besaran anggaran Pemilu. Menurut dia, ongkos pemilu sama sekali tak bisa menjadi dalil pemilu harus diundur.
Pihaknya menegaskan untuk menolak gagasan penundaan Pemilu 2024 dengan dalih apapun. Menurut dia, perubahan konstitusi untuk menunda pemilu hanya akan menunjukkan praktik konstitusi yang tidak sehat.
"DPD tetap pada posisinya. Kami adalah taat konstitusi. Kalau pun sekarang ada memang tadi ya, pesan bersayap taat konstitusi. Kemudian ada merubah Konstitusi sebenarnya ini praktik yang tidak sehat untuk konstitusi kita," katanya. [**]