Optimalkan PNBP, Bidkeu Polda Riau Gandeng BNI

Selasa, 08 Juni 2021 | 18:32:54 WIB

Metroterkini.com - PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk jalin koordinasi dengan Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Riau dalam mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berbasis IT.

Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung Program Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai implementasi  kebijakan Kapolri tentang transformasi menuju Polri yang Presisi dan mempermudah layanan pembayaran PNBP.

Hadir dalam Rakor tersebut Kabidkeu Polda Riau Kombes Pol Retno Dwiyanti, S.E bersama staff. Sementara Pihak BNI dihadiri Pimpinan Kelompok Bisnis Digital Rahim, Pengelola CNM (Merchant) Erik, Analisis Transaksional (AJR) Winda dan CRO (Customer Relationship Officer) Henny.

Kombes Pol Retno Dwiyanti, selaku Kabidkeu Polda Riau mengatakan, saat ini pihaknya telah memiliki Pelayanan Publik Terpadu berbasis IT. Namun dalam hal pembayaran PNBP yang ada pada sistem, maupun pada Satker/Satwil secara umum masih dilakukan secara Konvensional. 

Guna mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor PNBP, Bidkeu Polda Riau telah merancang pembangunan Sistem Pencatatan Penerimaan PNBP Polri yang ada di Polda Riau berbasis IT dengan menggandeng PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

" Kami lakukan terobosan dengan menggandeng pihak BNI untuk memberikan kemudahan dan layanan lebih baik kepada masyarakat dengan berbasis IT", ujarnya di Pekanbaru, Senin (7/6/2021).

Ia juga menambahkan, sistem ini dibangun agar pimpinan dapat memantau dan mengevaluasi segala penerimaan dari sektor PNBP yg ada di Satker/Satwil  secara real-time dengan menggunakan satu aplikasi. 

Selain itu dengan adanya sistem ini, uang yang diterima langsung masuk ke rekening Bendahara penerimaan tanpa mengendap pada para pembantu bendahara atau petugas.

" Semoga sistem ini dapat direalisasikan, sehingga transparasi dan keakuratan data PNBP Polri Polda Riau dapat terwujud ", tandasnya.

Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut,  diharapkan dapat mewujudkan dan mengsingkronkan sistem yang ingin dibangun demi memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang bebas KKN.[man]

 

Terkini