Metroterkini.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait adanya laporan warga yang menganggap ada pemotongan dana Bantuan Tunai Langsung (BLT). Pemprov Riau memastikan tidak ada pemotongan terkait BLT yang diterima warga tak mampu.
"Kita sudah menerima laporan adanya pemberian BLT yang tidak utuh ke masyarakat penerima. Intinya tidak ada pemotongan dari manapun, ini hanya persoalan teknis," kata Asisten I Pemprov Riau, Ahmad Syah Harofie, dilansir dari detikcom, Rabu (1/7/2020).
Ahmad menjelaskan, sesuai dengan Pergub Riau, BLT disalurkan ke warga Rp 300 ribu per KK. Penyalurannya selama tiga bulan itu dilakukan melalui pemerintah kabupaten/kota.
Pemprov Riau sudah berkoordinasi dengan pihak Pemkot Pekanbaru, kejaksaan, dan polisi soal adanya laporan penerimaan BLT yang tidak utuh di Pekanbaru. Ahmad memastikan tidak ada pemotongan.
"Kita sudah melakukan pertemuan terkait masalah penerimaan yang tidak utuh. Tidak ada pemotongan dari kami dan dari Pemkot Pekanbaru. Sudah disalurkan sesuai dengan ketentuan yang ada Rp 300 per KK," kata Ahmad.
Yang menjadi persoalan, lanjut Ahmad, adalah pada saat dana bantuan disalurkan lewat bank.
"Pihak bank menganggap masyarakat penerima BLT bagian dari nasabah baru mereka. Sehingga dana BLT tidak bisa ditarik seluruhnya. Di sinilah masalahnya. Dan itu aturan di bank tersebut," kata Ahmad.
Menurut Ahnad, hal tersebut sudah dibicarakan dalam rapat koordinasi. Telah ada kesepakatan kekurangan BLT akan kembali disalurkan pihak bank.
"Nanti akan disalurkan lagi pada penerimaan kedua. Jika dalam penerimaan misalkan kurang Rp 50 ribu, maka bulan depan akan disalurkan menjadi Rp 350 ribu. Dalam persoalan ini sama sekali tidak ada pemotongan, ini hanya persoalan teknis saja. Ada tiga bank tempat penyaluran, dua bank lagi tak ada masalah," tutup Ahmad. [***]