Metroterkini.com - Hujan interupsi terjadi saat Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani hendak membuka rapat paripurna pembahas agenda Laporan Pansus terkait Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019, Senin (18/05/2020).
Setidaknya ada lima fraksi yang menyampaikan interupsi yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra Plus, Fraksi Hanura-Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar..
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru, Masni Ernawati menginterupsi dan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kota Pekanbaru.
"Kami menilai Hamdani tidak bisa mengayomi ketujuh fraksi yang ada, kami dari Fraksi Golkar menyatakan mosi tidak percaya terhadap pimpinan," katanya.
Setelah menyampaikan interupsi, Masni langsung meninggalkan kursinya. Namun berbeda hal dengan dua orang srikandi Golkar, Ida Yulita Susanti dan juga Sovia Septina yang tetap berada di tempat. Dua politisi Golkar ini, Ida Yulita dan Sovia, juga sempat tidak sejalan dengan fraksinya.
Selain Ida dan Sovia, ada juga sejumlah angggota DPRD Pekanbaru yang tidak mengikuti keputusan fraksinya seperti Krismat Hutagalung dari Fraksi Hanura-Nasdem.
Sedangkan anggota Fraksi Hanura-Nasdem DPRD Kota Pekanbaru, Eri Sumarni menyebut bahwa sudah ada 27 orang anggota DPRD Kota Pekanbaru menandatangani surat mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamadani.
"Jadi kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kota Pekanbaru," papar Politisi Hanura.
Fathullah yang juga anggota Fraksi Gerindra mengatakan pimpinan DPRD seharusnya menyelesaikan masalah bukan mencari masalah.
"Semenjak awal dilantik menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru tidak ada kenyamanan dan sering rusuh, dan setiap paripurna ada masalah terus. Seharusnya ketua bukan mencari masalah dan harus menyelesaikan masalah," kata Fathullah.
Fathullah juga membantah bahwa anggota DPRD Kota Pekanbaru bermain proyek. "Pengesahan RPJMD kemarin sampai dikatakan ada permainan proyek 27 anggota dewan, ini sudah tidak benar," katanya.
Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani menanggapi santai terkait walkoutnya 27 anggota DPRD Pekanbaru dan juga dilayangkannya mosi tidak percaya lima Fraksi di DPRD Kota Pekanbaru yang ditujukan kepada dirinya.
"DPRD ini adalah lembaga politik dan ada 'like dan dislike', dan ada kepentingan politik bisa jadi diakomodir dan tidak diakomodir. Ini lembaga politik dan sah-sah saja," katanya.
Lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra Plus, Fraksi Hanura-Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar tersebut secara peraturan tidak dikenal oleh undang-undang dan Tata Tertib (Tatib) DPRD Kota Pekanbaru.
"Tapi sebuah pendapat partai dan individu hal tersebut sah-sah saja," jelasnya.
Selanjutnya terkait akan dilayangkannya surat kepada partai PKS untuk menggantikan kedudukan dirinya, Hamdani tidak mempermasalahkan hal tersebut.
"Sekarang yang bisa menurunkan itu jika posisinya sudah meninggal dan mengundurkan diri," tukas Hamdani. [***]