Metroterkini.com - Setelah melakukan rapat berkali-kali, akhirnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran (TAPD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyepakati alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp182,7 miliar. Kesepakatan ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Khairul Umam dan Asisten II Setda Bengkalis, Heri Indra Putra dalam konferensi pers di ruang VIP DPRD, Selasa (7/4/20) siang.
"Hasil rapat DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemkab Bengkalis, kita disepakati Rp182,7 miliar untuk penanganan COVID-19," kata Khairul Umam didampingi Wakil Ketua Kaderismanto.
Menurut Khairul Umam, usulan awal yang disepakati Banggar dan TAPD sebesar Rp133 miliar. Namun, akhirnya naik sebesar Rp49 miliar. "Naik menjadi Rp 182,7 miliar lebih," ujarnya.
Munculnya tambahan Rp 49 miliar tersebut, untuk mengakomodir warga kelurahan yang juga terdampak wabah COVID-19.
"Dari pembahasan semalam, ada yang hampir terlewatkan, yakni bantuan pangan non tunai kepada masyarakat di kelurahan-kelurahan yang juga terdampak," kata politisi PKS itu.
Sementara itu Asisten II Setda Bengkalis Heri Indra Putra didampingi Kepala Dinas Sosial, Martini, menjabarkan pergeseran anggaran Rp 182,7 miliar. Menurutnya, anggaran yang digeser tersebut ada di 10 OPD yang terdiri dari dana dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non fisik, Dana insentif daerah (DID), dan juga APBD.
Adanya pergeseran anggaran di APBD, mempunyai konsekuensi kepada APBD 2020. Untuk itu, pihak TAPD akan mengkaji anggaran kegiatan apa saja yang akan digeser.
Sementara Kadis Sosial, mengatakan berdasarkan SK Kepmensos No.19/HUK/2020 berdasarkan tidak menerima Bansos Sembako dan PKH sebanyak 17.416 rumah tangga atau sebanyak 23.521 kepala keluarga. Sedangkan total jiwanya sebanyak 89.053 orang.
89.053 jiwa itu tersebar di 11 kecamatan se-kabupaten Bengkalis. Bantuannya ditanggung dana desa masing-masing yang diberikan perbulan selama 6 bulan.
Sedangkan untuk warga kelurahan dan peserta BPJS yang di non aktifkan sebanyak 6.481 kepala keluarga atau sebanyak 26.394 jiwa. Mereka ditanggung APBD yang diberikan perbulan selama 6 bulan.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD, Kaderismanto beberapa kali mengingatkan pemerintah (TAPD) untuk tidak melelang dulu proyek-proyek strategis yang sudah dicanangkan Pemda Bengkalis.
Tunda lelang proyek strategis ini, ungkap Kaderismanto karena terjadinya pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat akibat turunnya harga minyak dunia.
"Turunnya harga minyak dunia sangat berdampak ke kita (APBD Bengkalis 2020)," kata politisi PDIP itu.
Dari hitung-hitungan TAPD devisif anggaran Rp 800 miliar. Sementara perhitungan DPRD APBD 2020 akan mengalami devisit sebesar Rp 1,4 triliun. Otomatis postur awal APBD 2020 yang sudah disahkan Rp 3,8 triliun, tinggal 2,4 triliun.
Dengan demikian, mau tidak mau rasionalisasi anggaran APBD 2020 harus dilakukan. Bahkan dalam rapat, baik Kaderismanto maupun Khairul Umam serta anggota banggar yang hadir meminta agar proyek strategis yang dicanangkan Pemda Bengkalis harus dipending.
(Saya saja tiga kali menyampaikan, ketua empat kali menyampaikan dalam rapat agar proyek strategis dipending dulu, jangan dilelang dulu. Kalau dilelang duitnya tak ado. Kalaupun ado duit berikan ke anggaran COVID-19 ini," tegasnya. [rudi]