Metroterkini.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bengkalis dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis sepakat menetapkan anggaran pencegahan penanggulangi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebesar Rp 300 miliar, Selasa (31/3/20).
Anggaran tersebut disepakati dalam rapat antara Banggar DPRD dan TAPD, Senin (30/3/20) malam, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bengkalis, Senin (30/3/20) malam.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD, H. Khairul Umam dan diikuti anggota Banggar, Al Azmi, Rianto, H. Ardi, Sofyan, Abi Bahrun dan Ruby Handoko.
Sedangkan dari TAPD hadir, Ketua TAPD yang sekaligus PLH Bupati Bengkalis Bustami HY, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Aulia, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Supardi, Sekretaris Dinas Kesehatan, dan beberapa pejabat terkait lainnya.
Dalam pembahasan tersebut, anggota Banggar DPRD menyampaikan segala keluhan masyarakat terkait diberlakukannya karantina mandiri terhadap hampir dua ribu orang dalam pemantauan (ODP), khususnya warga Bengkalis yang baru pulang dari Malaysia, yang umum tenaga kerja Indonesia (TKI).
Sebalum diputuskan menjadi karantina mandiri, ratusan TKI ini sempat menjalani karantina 4-5 hari dibeberapa tempat yang telah disiapkan oleh Tim Gugus Tugas percepatan penanggulangan bencana COVID-19.
Namun, dengan adanya perubahan dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan tentang warga yang statusnya ODP diwajibkan karantina mandiri, Pemda Bengkalis mengikuti aturan tersebut.
Namun, dewan menilai karantina mandiri ini punya konsekuensi yang harus diantisipasi oleh Pemda, seperti ketersedian (stok) bahan kebutuhan pokok yang harganya terjangkau.
Selain itu, efek dari karantina mandiri juga membuat ekonomi masyarakat merosot tajam, apalagi bagi mereka yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Terkait kondisi ini, Banggar DPRD meminta agar Pemda bisa memberikan bantuan langsung. Karena masyarakat tidak leluasa bekerja dalam situasi saat ini.
"Kena Virus Corona belum tentu mati, tapi kalau tak makan pasti mati," kata Abi Bahrun.
Untuk itu, baik Sofyan dan Abi Bahrun serta anggota Banggar yang lain meminta TAPD menyiapkan lebih matang segala sesuatunya jika penanggulangan COVID-19 memakan waktu lama.
Abi Bahrun meminta agar Pemda menganggarkan Rp300 miliar untuk penanggulangan bencana COVID-19 ini. "Begini saja pak PLH Bupati Bengkalis, kita (Banggar DPRD dan TAPD) sepakati saja Rp 300 miliar," kata politisi PKS Abi Bahrun.
Tawaran Abi Bahrun ini diamini oleh Ketua Banggar H. Khairul Umam dan anggota Banggar yang hadir.
Uang sebesar itu langsung diplot oleh politisi PKS itu, yakni Rp 100 miliar untuk keperluan penanggulangan dan keamanan oleh tim gugus tugas. Sedangkan Rp 200 miliar untuk bantuan langsung kepada masyarakat.
Ditegaskan Abi Bahrun, bantuan langsung tersebut bisa berupa sembako yang akan diberikan kepada masing-masing kepala keluarga se-kabupaten Bengkalis tanpa memandang status sosial.
Pada kesempatan itu, Abi Bahrun juga menggambarkan anggaran untuk penanggulangan COVID-19 bisa diambil dari beberapa kegiatan yang tidak mendesak, seperti dana Pilkada sebesar Rp 20 miliar, proyek jalan yang tidak terlalu urgen agar dbatalkan dan anggarannya dialihkan untuk penanggulangan COVID-19.
Menanggapi asal anggaran tersebut, ketua TAPD yang sekaligus PLH Bupati Bengkalis Bustami HY menyetujui. Menurut, ada beberapa pos anggaran yang dibisa dipangkas untuk dikonsentrasikan menjadi anggaran COVID-19.
"Anggaran DID (dana insentif daerah) sebesar Rp 40 miliar juga bisa dijadikan anggaran COVID-19," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Aulia dalam paparannya menyembung keterangan Ketua TAPD.
Dengan disetujuinya anggaran percepatan penanggulangan COVID-19 ini, untuk sementara anggaran terbesar dalam penanggulangan COVID-19 adalah Kabupaten Bengkalis.
Sebagai gambaran, Provinsi Riau telah menganggarkan Rp 80 miliar, Pelalawan Rp 25 miliar dan Kabupaten Siak Rp 28,9 miliar.
Pada kesempatan itu, anggota dewan juga meminta call center penanganan COVID-19 agar lebih cepat mensosialisasikan perkembangan penanggulangan COVID-19 yang dilakukan Tim gugus tugas.
Menurut H. Ardi masyarakat sangat membutuhkan informasi terbaru (update) tentang apa saja yang telah dan akan dilakukan Tim Gugus Tugas COVID-19.
"Jangan sampai ada masyarakat yang meminta informasi diover ke Kominfo. Saya berharap call center itu bisa berfungsi dengan baik," kata H. Ardi. [rudi].