Metroterkini.com - Bupati Rohil H Suyatno membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tahun 2019, Selasa (03/12/2019) di Gedung Serba Guna Misran Rais Bagansiapiapi, Rohil, Riau.
Rakor tersebut dihadiri oleh Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Rohil, Sekretaris Daerah Rohil, Staf Ahli,Asisten, Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Kepala Bagian di lingkungan Pemda Rohil.
Selanjutnya hadir juga Baznas Provinsi Riau, Camat se-Rohil, Danramil dan Kapolsek se-Rohil, Lurah dan Datuk Penghulu se-Rohil.
Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas, pemahaman antara aparatur pejabat pemerintah daerah agar terjalin sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Rohil sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Rohil.
Bupati Suyatno menyampaikan, rakor tersebut dilaksanakan merupakan sebagai forum komunikasi pejabat daerah di lingkungan Pemda Rohil, dan Rakor tersebut juga sangat penting dalam memajukan Rohil kedepan.
Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Ir H Joko Widodo. Para Pejabat Pemerintahan Daerah, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, dituntut untuk dapat bekerja cepat dan tepat, agar hasil yang diperoleh memuaskan.
“Hari ini juga kita hadirkan narasumber dari Kajari, Dandim, Kapolres dan Baznas Provinsi Riau. Di sini yang paling utama sekali mengenai dana desa yang begitu diawasi,” kata Suyatno.
Lanjut Suyatno mengutarakan, untuk para pejabat desa jangan sekali-sekali menyelewengkan dana desa karena para aparat penegak hukum seperti kapolres dan kajari, akan senantiasa selalu mengawasi jalannya dana desa tersebut. Dan kita harus selalu berhati-hati menggunakan dana desa, jangan sampai nantinya berurusan dengan hukum.
Kemudian sambungnya, untuk sektor pertanian, Rohil memiliki salah satunya keladi ungu yang berada di Kecamatan Sinaboi. Dan keladi ungu ini dibeli oleh investor dari petani dengan harga 3.500/kg. Kemudian si investor ini menjual kembali keladi ungu tersebut ke jawa dengan harga 15.000/kg, bahkan juga ada yang dijual ke Malaysia dengan harga mencapai 30.000/kg.
Menyikapi hal tersebut, Bupati menginginkan kepada dinas terkait untuk mencari solusi persoalan tersebut, karena kita jangan hanya menjadi penonton terhadap hasil pertanian kita dibawa keluar.
Kemudian mengenai perikanan, wilayah laut Rohil sekarang sudah diambil alih oleh Provinsi Riau, dan kita sekarang hanya melihat dari jauh saja.
“Untuk menghidupkan kembali perikanan Rohil yang dahulu pernah menjadi sumber ikan terbesar di Indonesia, maka akan dihidupkan kembali TPI Rohil untuk pelelangan ikan, dan saya akan menginstruksikan ke Bappeda Rohil untuk menindaklanjuti hal ini,” sebut Suyatno.
Mengenai pajak daerah, Bupati mengeluhkan kinerja Bapenda Rohil yang kurang baik, hal ini tercatat pada penyerahan 6.000 sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rohil,tidak satupun Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari 6.000 sertifikat tanah ini dipungut pajaknya. Pada Rakor tersebut, Kepala Bapenda Rohil juga berhalangan hadir.
Selanjutnya, untuk dana desa di Kabupaten Rokan Hilir pada saat ini sudah memasuki triwulan 3, juga sedang dalam proses pencairan yang direncanakan cair dalam minggu ini.
“Dana Bankeu juga begitu, masih belum pencairan, dan saya dalam hal ini akan sesegera mungkin menghubungi gubernur agar dana bankeu dapat terealisasi pencairannya,” ucap Suyatno.
Untuk tahun 2020, lanjut Suyatno lagi, semua Kepala OPD di lingkungan Pemda Rohil sudah dapat menjalankan semua program yang ada di APBD tahun 2020 mulai awal bulan Februari. Hal ini dikarenakan pengesahan APBD Rohil 2020 dilakukan pada Bulan september 2019. [rif]