Metroterkini.com - Pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) menggelar kegitan Lokakarya program Kota Tampa Kumuh (KOTAKU) yang berlangsung di ball room Hotel Alfa Pekanbaru di jalan Imam Munandar, Rabu (02/10/19). Kegitan ini digelar selama dua hari.
Acara juga dihadir Walikota Pekanbaru yang diwakili oleh Asisten II El Syabrina, Kadis Perkim Ardani,Camat dan beberapa Lurah, LKM, TIPP dan tim fasilator kegitan ini di hadiri sebanyak 100 orang dengan narasumber dari PPW perwakilan Balai Sarpras untuk wilayah Riau, Ikrar Setiati, ST. MT.
Asisten II El Syabrina yang mewakili Walikota Pekanbaru yang membuka kegiatan mengatakan, bahwa tolak ukur terwujudnya kawasan permukiman yang layak diantaranya adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh.
Untuk itu, mewujudkan gerakan 100-0-100 tersebut bukanlah hal yang mudah, perlu upaya keras dan kolaborasi semua pihak yaitu Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dalam mewujudkan permukiman layak huni, produktif dan berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan pencegahan kumuh.
“Program KOTAKU ini dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun platform kolaborasi dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Diharapkan dengan terbangunnya kolaborasi maka akan terjadi keterpaduan antar sektor untuk bersama-sama bergerak mencapai sasaran pembangunan kawasan permukiman khususnya terwujudnya kota tanpa kumuh pada tahun 2019," kata El Syabrina.
Kepala Dinas Perkim Kota Pekanbaru Ardani ST.MT dalam sambutannya menjelaskan, program kota tanpa kumuh tahun 2019 untuk Kota Pekanbaru mendapat dana dari pemerintah pusat sebesar 8.500.000.000, (Delapan milyar lima ratus juta), dana ini nantinya akan dipergunakan untuk menangani permasalahan kumuh yang berada di 7 kelurahan, yaitu Kelurahan Rintis, Kelurahan Pesisir, Kelurahan Sri Meranti, Kelurahan Tampan, Kelurahan Limbungan, Kelurahan Tanjung Rhu, dan Lembah Damai.
Kawasan kumuh yang harus diselaikan oleh KOTAKU pada tahun 2019 sebesar 23.656 Ha dari total luasan kumuh nasional sebesar 38.431 Ha. Adapun pencapaian pengurangan kumuh secara komulatif sampai Desember 2018 seluas 13.089.56 Ha. Secara komulatif luasan kawasan kumuh berdasarkan SK Walikota yakni 113.56 Ha dan tahun 2019 menyisakan 27.84 Ha (24.52%). Tentunya tantangan untuk menuntaskan pada tahun 2019 semangkin tinggi.
"Yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah memastikan bahwa KORKOT / ASKOT mandiri mampu memahami pos pembangunan infrastruktur permukiman pendukung penghidupan masyarakat berbasis komunitas serta petunjuk teknis serta pengaplikasikannya dalam pelaksanaan kegiatan KOTAKU, memastikan kepada Tim Fasilitator kotaku masing masing pendamping, dan memastikan korkot/askot mandiri mampu untuk menyelesaikan target pengurangan kumuh di masing masing kelurahan dampingannya di tahun 2019, jelas," tutup Ardani. [chan]