Metroterkini.com - Hendra Hendrawan, lewat akun Twitter @hendralm menarik perhatian publik setelah mengungkapkan praktik jual-beli data Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) di media sosial (medsos). Ia pun memaparkan modus dari mana data-data tersebut diperoleh oleh pelaku.
Hendra menjelaskan, berdasarkan pengamatan dirinya usai bergabung dengan salah satu grup di Facebook, setidaknya ada lima jalur bagaimana data tersebut dapat diperoleh pelaku.
"Mereka dapat dari SMS, spam SMS gitu yang menawarkan pinjaman online tanpa jaminan yang syaratnya itu KTP dan selfie. Sebenarnya itu bohongan," ungkap Hendra ditemui di acara diskusi Perlindungan Data Pribadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Kedua, data tersebut juga bersumber dari oknum yang berpura-pura sebagai pembeli di situs jual-beli online. "Nanti pura-pura jadi pembeli terus minta data diri kita karena nggak percaya. Nanti tukeran data dirinya, padahal data dirinya itu diambil juga," tuturnya.
Ketiga, data-data ini juga didapatkan dari modus lamaran kerja di situs jual-beli online yang juga terdapat fitur lowongan pekerjaan. Bahkan, kata Hendra, modus tersebut dilakukan oleh akun yang sudah diverifikasi.
Pemilik Akun @hendralm Ungkap Modus Jual-Beli Data e-KTP Hendra Hendrawan, lewat akun Twitter @hendralm mengungkap praktik jual beli data e-KTP dan KK.
"Ceritanya pura-pura (ada yang) mau melamar, dikasih Google Form terus dikasih mengisi data diri kita, upload foto selfie," sebutnya.
Keempat, aplikasi palsu Cek KTP yang tersedia di Google Play Store juga jadi salah satu jalur pengumpulan data-data pribadi masyarakat ini. Disampaikan Hendra, aplikasi tersebut bukan aplikasi resmi dari pemerintah, melainkan scam yang tujuannya untuk mengambil data-data pribadi.
Dan yang terakhir, dikatakan Hendra, ada orang-orang yang mengaku dari pemerintah yang mendatangi warga di kampung-kampung. Di sana mereka diiming-imingi sejumlah sembako, bila warga mau selfie dengan KTP dan KK miliknya.
Modus-modus ini Hendra sampaikan langsung ke Direktur Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh sebelumnya. Mereka bertemu di Pusdiklat Kepemimpinan LAN-RI, Jalan Administrasi II No. 24, Pejompongan, Jakarta Pusat.
"Di sana saya jelasin gitu dari mana data-data jual beli KTP dan NIK, bukan dari pemerintah," pungkasnya. [dtc-mer]