Metroterkini.com - Kabupaten Malang dengan topografi pegunungan merupakan salah satu Daerah di Jawa Timur (Jatim) yang rentan dilanda kekeringan.
Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) terus berupaya melakukan pembangunan embung.
Kepada wartawan, Plt DPUSDA Kabupaten Malang Avicenna Medisica Saniputera, Jumat (17/5/19) mengatakan, tahun ini (2019), DPUSDA telah mengajukan permohonan anggaran ke Pemerintah Pusat untuk membangun 6 embung baru di berbagai titik wilayah yang rawan kekeringan.
"Ada 6 pembangunan embung baru yang telah kami ajukan tahun ini, dengan anggaran kisaran Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), 6 embung ini nantinya akan mengairi lahan pertanian seluas 120 hektar," kata Avi.
Dijelaskannya, Pembangunan embung memang bukan sebuah proyek murah. Karena ada beberapa persoalan yang harus dihadapi, seperti lahan dan anggaran Daerah yang setiap tahun kerap tidak bisa mencukupi untuk melakukan penambahan embung.
Untuk itu, Pemkab Malang masih menggantungkan diri ke pemerintah provinsi Jawa Timur (Jatim) maupun ke pemerintah pusat dalam persoalan pembangunan embung.
Lanjut Avi, keberadaan embung yang ada saat ini terlihat telah banyak mengalami pergeseran fungsi, yang seharusnya
untuk menunjang irigasi lahan pertanian produktif, kini ada yang menjadi lokasi wisata dan pergeseran fungsi ini dikhawatirkan akan terus bergerak dan massif.
“Bagi masyarakat yang akan mengembangkan potensi embung untuk dijadikan potensi wisata, Kami tidak larang, tapi jangan dilupakan fungsi utamanya,” imbau mantan Kabid Fasilitas Jalan Dinas PU Bina Marga itu.
Dengan demikian, ia menghimbau kepada seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar embung untuk selalu berperan aktif melakukan perawatan secara berkala, agar embung-embung yang ada saat ini bisa difungsikan dan tidak mengalami pendangkalan.
Perlu diketahui, Pembangunan embung sejak tahun 2016 lalu telah menjadi program kerja Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan setiap tahun terus diupayakan bertambah.
Hal ini sebagai upaya dalam mengatasi persoalan kekeringan yang kerap melanda berbagai wilayah dan sebagai wujud membangun ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia. (al)