Metroterkini.com - Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi berbicara di forum yang diinisiasi Indonesia di Markas Besar PBB. Dia mengajak dunia internasional untuk mendukung penghentian pembangunan permukiman ilegal milik Israel di Palestina.
"Terus berlangsungnya pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima," kata Retno di hadapan anggota Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, sebagaimana keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima detikcom, Jumat (10/5/2019).
Retno berbicara di forum pertemuan informal dalam format Arria Formula dengan tema 'Permukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis, Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian'. Forum yang digelar pada Kamis (9/5) waktu setempat itu diselenggarakan Indonesia, Kuwait, dan Afrika Selatan. Isu Palestina menjadi salah satu prioritas Indonesia sebagai anggota di Dewan Keamanan PBB.
Di PBB, RI Serukan Setop Pembangunan Permukiman Israel di Palestina!Menlu Retno di Forum PBB, menggalang penolakan terhadap permukiman Israel di Palestina. (Dok Kemlu)
Retno menjelaskan, permukiman ilegal Israel di kawasan Palestina itu terus bertambah jumlahnya. Pada 1993, jumlahnya sekitar 110 ribu. Pada 2017, jumlahnya menjadi 620 ribu. Ini menghalangi perdamaian Palestina-Israel. Pembangunan permukiman ilegal Israel itu dinyatakan Retno sebagai sumber berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina.
"Meskipun situasi saat ini sangat suram, masyarakat internasional tidak boleh kehilangan harapan untuk dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel melalui perundingan dan dialog," tutur Retno.
Tiga poin penting yang disampaikan Retno adalah, pertama, pembangunan permukiman Israel itu memudarkan harapan solusi dua negara. Kedua, permukiman itu adalah sumber pelanggaran terhadap Palestina. Ketiga, masyarakat internasional harus berusaha menghentikan pembangunan permukiman ilegal Israel itu. Dia mengusulkan adanya hari khusus untuk mengangkat isu ini.
"Untuk itu perlu ada tekanan yang besar dari masyasarakat internasional untuk menghentikan pemukiman illegal Israel di Palestina. Salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menetapkan Hari Solidaritas Internasional bagi Korban Pemukiman Ilegal," kata Retno.
Hadir dalam pertemuan ini, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al Maliki, perwakilan negara-negara anggota PBB, badan-badan PBB, dan organisasi internasional.
Pertemuan menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, yaitu aktivis gerakan perlawanan secara damai Palestina, Mohammed Khatib, yang menyampaikan pandangannya melalui pesan video; ahli hukum internasional Universitas Ohio, Profesor John Quigley; pengacara dan aktivis HAM Emily Schaeffer Omer-Man dan Ketua Institut Arab - America, Dr. James Zogbi.
Rangkaian Arria Formula ini juga berisi forum debat terbuka mengenai Misi Perdamaian PBB pada 7 Mei kemarin, debat terbuka mengenai perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata pada 23 Mei nanti, dan pameran foto bertema 'Menabur Benih Perdamaian' pada 6 hingga 17 Mei 2019, dan respesi diplomatik dan pertunjukan budaya Indonesia pada 30 Mei nanti. [**detik]