Metroterkini.com - Gubernur Riau, Syamsuar, M.Si meminta penegak hukum segera menindak kendaraan dengan Over Dimension and Over Load (ODOL) milik PT. SLS dan PT. Adei Platation yang terjaring sidak saat melintas di jalan milik pemerintah.
"Harus ditidak. Kalau tidak, sudah itu, ya sudah lah. Ketentuannyakan sudah ada," ungkapnya, karena kedua perusahaan itu dianggap sebagian kecil dari sekian banyak perusahaan sawit di Riau ikut merusak jalan pemerintah.
Gubri menyesalkan atas sikap ketidakpatuhan perusahaan ini terhadap ketentuan penggunaan jalan. Akibatnya jalan-jalan milik provinsi yang rusak justru akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan aktivitas.
Gubri mengakui bahwa perusahaan sawit di Riau sama sekali tidak memberikan kontribusi apapun terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Riau. Dari 2.799 kilometer jalan milik Provinsi Riau, sekitar 55,18 persen mengalami kerusakan kategori rusak sedang hingga rusak berat. Jalan rusak ini tersebar di 12 kabupaten/kota di Riau.
"Salah satu penyebabnya itu (Kendaraan ODOL milik PT. SLS dan PT. Adei Plantation)," ungkapnya.
"Tidak ada (kontribusi terhadap pembangunan jalan). Sebab mereka (perusahaan sawit) pengguna jalan. Mungkin ada, tapi hanya dibeberapa kabupaten yang pungut retribusi, tapikan tak semua daerah seperti itu," sambungnya.
Tim gabungan yang terdiri dari unsur Ditlantas Polda Riau dan DPRD Riau menemukan 11 kendaraan yang diduga melanggar aturan over dimension and over load (ODOL) dalam sidak di awal pekan lalu.
Tim gabungan ini melakukan sidak ke dua perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Sorek, Kabupaten Pelalawan. Perusahaan yang disidak adalah PT Sari Lembah Subur (SLS) dan PT Adei Plantation.
Hasilnya, 11 truk yang diduga melanggar ketentuan ODOL diamankan. 4 truk ditemukan di PT. SLS, ada 3 truk lainnya ditemukan di jalan. Sedangkan 3 truk lagi ditemukan di PT. Adei. Truk-truk tersebut kemudian digiring dan diamankan di Mapolres Pelalawan. Lalu 6 truk diantaranya dibawa ke Pekanbaru, ditempatkan di kantor DPRD Riau.
Selanjutnya, kata dia, Pemprov Riau, akan meminta kepada perusahaan di Riau agar ikut berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur terutama jalan. Sebab, perusahaan selama ini tidak hanya sebagai pengguna jalan tapi juga harus ikut berkontribusi dalam pembangunan.
"Skemanya masih akan kami bicarakan dengan pemerintah pusat. Pemprov boleh meminta ke swasta untuk ikut andil dalam pembangunan infrastruktur. Nanti bagaimana kejelasan tunggulah setelah masalah ini kami bahas dengan pusat," jelas Syamsuar.
Sementara itu, Humas PT. SLS, Setio mengatakan tidak ada truk dari perushaannya, yang disita DPRD Riau dalam sidak itu. [adv-hms]