Israel Proses Izin Relokasi Kedubes AS ke Yerusalem

Selasa, 27 Maret 2018 | 21:12:33 WIB

Metroterkini.com - Israel mempercepat proses perizinan yang memungkinkan relokasi kantor kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem dilakukan dalam waktu dekat.

Menteri Keuangan Israel, Moshe Kahlon, mengatakan pemerintah pusat akan meminta pemerintah kota Yerusalem untuk mencabut izin yang seharusnya diperlukan untuk membangun tembok dan rute jalan di lokasi sementara kedutaan.

"Kami tidak akan membiarkan birokrasi yang tidak penting menahan relokasi kedutaan AS ke Yerusalem, ibu kota abadi Israel," ujar Kahlon seperti dikutip Reuters, Selasa (27/3).

"Ini adalah strategi diplomatik Israel dan setiap lembaga di bawah saya akan melakukan apa saja yang dibutuhkan untuk mengakomodasi rencana relokasi kedutaan sesuai jadwal yang diminta," katanya.

Israel menyatakan kedubes AS di Yerusalem akan dibuka pada 14 Mei mendatang, bertepatan dengan perayaan 70 tahun negara itu berdiri. 

Namun, pembangunan kedutaan besar secara permanen membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun. 

Seorang pejabat Washington mengatakan bahwa AS akan mendirikan kantor kedubes sementara di Arona, daerah di Yerusalem tempat fasilitas kekonsuleran AS berdiri sekarang ini.

"Kantor kedubes sementara di Arona akan berisikan ruangan kantor bagi duta besar dan sejumlah staf kedubes lainnya," ucap staf tersebut.

"Akhir tahun 2019, kami bermaksud membuka gedung tambahan di kompleks Arona yang akan memfasilitasi ruangan kantor bagi duta besar dan timnya," lanjutnya.

Dia menambahkan bahwa pencarian lokasi permanen kedubes juga telah dimulai.

Relokasi kedubes dilakukan sebagai bukti konkret dari keputusan Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada awal Desember 2017 lalu.

Keputusan itu menuai kecaman keras tak hanya dari kawasan Arab, tapi juga negara Barat. Yerusalem merupakan salah satu sumber konflik berkepanjangan karena Israel dan Arab memperebutkan daerah itu sebagai ibu kota.

Pengakuan AS itu pun dianggap bisa mengancam upaya rekonsiliasi antara Israel dan Palestina, bahkan perdamaian di Timur Tengah. [*CNN]
 

Terkini