Metroterkini.com - Papua bergolak sekelompok orang yang besenjata dikabarkan menahan setidaknya 1.400 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, dilarang keluar dari kampung.
Informasi yang disampaikan warga penyekapan ini diduga campur tangan asing yang ingin berpolitik memanfaatkan warga asli, sepeti diketahui didasar bumi Papua ada ribuan Ton Mas.
Menurut warga lain, Willy di Desa Banti yang lokasinya berdekatan dengan Kampung Kimbely, informasinya ada sekitar 1.000 orang penduduk asli setempat juga dilarang bepergian.
Sementara sebelumnya terdengar telah terjadi perundingan panjang atara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia akhirnya berujung pada kepastian tentang pelepasan saham kepada pemerintah Indonesia sebesar 51% dan perpanjangan kontrak di Papua hingga tahun 2041.
Walau sebelumnya Freeport melakukan perlawanan, saat ini dia telah menyetujui melepas sahamnya, atau melakukan divestasi, sebesar 51 persen kepada pemerintah Indonesia dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian yang harus selesai Januari 2022 dan ada stabilitas penerimaan negara.
Dikonfirmasi Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Boy Rafli Amar, Kamis (9/11/17), saat dihubungi wartawan melalui ponselnya, membenarkan kejadian ini, namun dia menyikapi isu mengenai penyekapan terhadap ratusan warga yang tinggal di sekitar area Freeport yang dilakukan oleh kelompok bersenjata.
"Saat ini di Kampung Kimbely terdapat sekitar 300 warga non-Papua yang sebelumnya bekerja sebagai pendulang emas dan pedagang oleh KKB dilarang bepergian keluar kampung tersebut," ungkap Boy Rafli.
Dijelaskan Boy, diperkirakan jumlahnya mencapai 1.300 orang yang dilarang keluar dari daerah itu. Semua barang mereka juga dirampas oleh kelompok ini.
"Kurang lebih seperti itu, detail informasi yang terjadi di sana masih terus didalami,” tutur dia.
Dia menegaskan, saat ini petugas Polri bersama unsur TNI sedang berupaya melakukan langkah-langkah persuasif dan preventif agar masyarakat bisa terbebaskan dari intimidasi dan ancaman kelompok KKB.
"Kalau untuk informasi disekap belum ada, hanya dilarang keluar daerah itu. Informasi sementara, kondisi masyarakat masih dalam kondisi cukup baik. Saat ini Tim Satgas Terpadu TNI-Polri masih melakukan upaya di lapangan," Tukasnya.**