Metroterkini.com - Terkait panyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Pertauran Daerah (Ranpareda) tenang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Bengkalis tahun 2017 yang disampaikan Bupati beberapa waktu yang lalu. Selasa (17/10/17) siang, 7 Fraksi DPRD Bengkalis, yakni Fraksi PArtai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai golongan Karya, Fraksi PDIP Restorasi, Fraksi Demokrat, Fraksi Gabungan Negeri Junjungan, Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menyampaikan pandangan umumnya terhadap nota keuangan tersebut melalui Rapat Paripurna.
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bengkalis Indra Gunawan Eet.
Fraksi Partai Amanat Nasional dengan juru bicara H. Zam-Zami memberikan masukan terhadap pemerintah daerah agar menyesuaiakan antara belanja dengan pendapatan yang didapat daerah, hal ini tentu selarah dengan kondisi keuangan daerah yang saat ini mengalami defisit.
Selain itu, terkait Kebijakan Umum Perubahan anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun anggaran 2017, Fraksi PAN meminta agar pemerintah daerah lebih efektif menyusun dan menerapkan kebijakan, memberikan rasa aman, nyaman serta menyentuh rasa keadilan.
Poin lain, Fraksi PAN juga mengingatkan janji Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2-16-2021 terkait meningkatkan pembangunan sumber daya manusia. PAN berharap arah kebijakan pemerintah daerah dalam penjabarannya adalah memberikan dukungan terhadap pendirian universitas dan peningkatan kualitas perguruan tinggi agam.
Sementara itu, juru bicara dari Fraksi PKS H. Jasmi mengegaskan perubahan APBD yang dilakukan sejalan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Karena tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah dan pemerintah daerah diminta unutk memprioritaskan pembangunan yang berpengaruh langsung kepada ekonomi kesejahteraan rakyat.
Pandangan lain juga terhadap hutang rumah sakit tahun 2016 sekitar Rp 17 milliar, Fraksi PKS meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mencarikan solusi terhadap persoalan tersebut dan juga keterkaitan dengan keberlangsungan tenaga medis dan operasioanl RSUD yang bisa berdampak kepada terganggunya sektor pelayanan.
Ditambahkannya juga mengenai perhatian terhadap honor tenaga honorer dan kontrak yang belum dibayarkan dan Frkasi PKS meminta kepada Bupati untuk segera membayarkan honor tersebut tanpa ada penundaan lagi. Karena hal ini menyangkut persoalan yang serius termasuk terhadap anggota keluarga.
Dalam pandangan tersebut juga turut hadir Plt Sekda Bengkalis H. Harianto dan sejumlah kepala SOPD dilingkungan Pemkab Bengkalis. [rdi]