Metroterkini.com - Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tangerang Selatan (Tangsel) bernama Budi Usman getol menyuarakan aspirasinya bersama sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tidak hanya dengan satu LSM, namun ada beberapa. Salah satunya lewat Jaringan Anak Rakyat (JANKR) pimpinan Darma.
Terkait sepak terjang Budi Usman ke LSM, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel Apendi mengaku belum tahu banyak. “Kenapa Budi Usman? Beliau di dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) sementara. Di staf aja,” tandas Apendi di Kantor Walikota Tangerang Selatan.
Terkait isu dugaan pemerasan Budi Usman ke pejabat dan pengusaha, Apendi juga tak tahu menahu. “Justru selama ini saya belum tahu beliau menggunakan itu,” sambungnya.
Kendati demikian, jika memang Budi Usman tidak disiplin dalam pekerjaannya sebagai PNS, Apendi siap memberikan sanksi.
“Dia kerja baik, tinggal membina saja. Tapi kalau ada apa-apa lagi, kalau disana masih kurang disiplin tinggal saya pindahin, saya akan pindah terus pegawai,” tutup Apendi.
Sementara itu, Kepala Dinas Damkar Tangsel, Uci Sanusi ketika di konfirmasi soal kasus Budi Usman mengaku belum mendapatkan laporan. “Belum ada laporan ke saya, kan dia (Budi Usman) belum ada SK kerjanya juga,” jawabnya singkat.
Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Tangsel H Ghaco Sunarso menyayangkan hal itu. “Masalahnya menyangkut independensi. Sebaiknya PNS memang tidak memasuki dunia LSM, karena nanti saling punya kepentingan,” tegas Ghaco di Kantor DPRD Tangsel, Selasa (25/4).
Menurutnya, dalam tata tertib di dewan (DPRD) memang ada pelarangan. “Ya nggak boleh. Nanti ada lembaga atau institusi seperti BKPP yang akan mengatur (Budi Usman). Jadi BKPP harus berfungsi,” tambahnya.
Ghaco menambahkan, apabila Budi Usman terbukti melakukan pelanggaran dalam kapasitasnya sebagai PNS, BKPP harus berani mengambil tindakan tegas. “Bukan Budi aja. Jadi orang-orang semacam Budi Usman, sebaiknya pemerintah dalam hal ini BKPP harus mengambil tindakan,” jelas Ghaco. [sjah]