Metroterkini.com - DPRD Riau berencana akan memanggil delapan SKPD yang dimaksud melalui Komisi terkait. Dewan ingin mengetahui apa penyebab serapan anggaran di delapan SKPD tersebut dan mencari jalan keluarnya.
"Mungkin ada kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan maka tidak dapat dilaksanakan atau terlihat di sana akibat kelalaian SKPD sendiri. Kalau itu, nanti akan keluar rekomendasi kita kepada gubernur untuk mengganti Kepala SKPD terkait," ujar Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau kepada wartawan, Jumat (16/12/16).
Menurutnya, rendahnya serapan anggaran di delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di lingkungan Pemprov Riau mendapat sorotan dari pimpinan DPRD Riau. Serapan anggaran di delapan SKPD di bawah 65 persen.
Delapan SKPD yang dimaksud yakni, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air 29,43 persen, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 34,58 persen, Dinas Perkebunan 40,13 persen, RSUD Petala Bumi 53,50 persen, BPKAD 56,32 persen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 58,79 persen, Diskominfo 60,35 persen dan BPPD Riau 61,52 persen.
"Kita sudah menerima LHP dari BPK tentang kinerja sejumlah SKPD. Seharunya di akhir tahun ini, serapan sudah mencapai 90 persen," kata. [mer]