Metroterkini.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan gubernur seluruh Indonesia untuk mewaspadai risiko pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada pertengahan Februari mendatang. Tjahjo meminta para gubernur berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam rangka deteksi dini.
"Sebagai upaya menjaga stabilitas politik dalam negeri menjelang Pilkada 2017," kata Tjahjo dalam rapat koordinasi gubernur seluruh Indonesia di Kantor Kemendagri, Kamis (24/11).
Langkah deteksi dini dapat dilakukan melalui pemetaan potensi instabilitas dinamika politik lokal, pemanfaatan modal sosial, dan mempererat komunikasi dengan tokoh agama, adat, dan masyatakat.
Pemerintah melihat terdapat empat aspek rawan risiko dari pelaksanaan Pilkada serentak di 101 daerah itu. Empat aspek itu mencakup aspek alam seperti cuaca buruk, gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. Aspek keamanan berupa ancaman terorisme, separatisme, radikalime, unjuk rasa, konflik komunal, dan penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak.
"(Juga) kemungkinan adanya intervensi asing yang merugikan kepentingan Indonesia secara politik dan keamanan," tutur Tjahjo.
Ancaman juga datang dari aspek politik-hukum, serta aspek lain seperti distribusi logistik terhambat, rendahnya partisipasi, dan netralitas penyelenggara.
Tjahjo menyatakan gubernur harus mampu meredam potensi instabilitas dan memelihara kondisi yang damai. Untuk itu, menurut Tjahjo, gubernur harus memperhatikan aspirasi masyarakat, menerapkan pelayanan publik yang baik, mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat, dan menegakkan hukum tanpa diskriminasi.
Ia juga meminta gubernur untuk memperkuat toleransi dan menghormati kebebasan beragama, suku, bahasa dan adat istiadat. [cnn]