Metroterkini.com - Terkait pembuatan kanal lantaran diduga bertentangan dengan PP 71 tahun 2014, yang dilakukan PT RAPP di Pulau Padang Kepulauan Meranti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya terkesan mengalihkan permasalah itu kepada Sekretaris Jendral (SEKJEN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Seperti yang disampaiakan Menteri LH melalui pesan singkat melalui WhatsApp yang dikonfirmasi metroterkini.com, belum lama ini terkait adanya laporan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), seputar pembuatan kanal di Pulau Padang oleh PT.RAPP ketika belum diketahui Badan Restorasi Gambut (BRG).
Dalam pesan WhatsApp nya, Siti Nurbaya tak banyak berkomentar. Bahkan, dirinya hanya memberikan alasan klasik, untuk langsung menghubungi Sekjen Kementerian LH.
"Langsung saja komunikasi kepada Sekjen yang menangani teknis ya," elaknya, Jumat (16/09/2016)
Disinggung reaksi KLHK terkait pembuatan kanal lantaran diduga bertentangan dengan PP 71 tahun 2014, Siti Nurbaya terkesan bungkam. Pasalnya, tangkisan tersebut tak kunjung mendapat jawaban.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Riau, M. Adil mengatakan, sangat menyayangkan alasan tersebut. Pasalnya, Siti Nurbaya adalah sosok pejabat tidak betul.
"Harusnya jika sikap pejabat yang betul itu. Ya udah gini, tunjukan sama dia ini orangnya. Dan dia begini," cetus M. Adil.
"Karena masalah Provinsi Riau ini gak boleh main-main lagi," tambahnya.
Ditegaskannya, seharusnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ekstra memberikan perhatian maksimal terhadap gambut di Provinsi Riau. Apalagi gambut tersebut tidak dapat dianggap sepele.
"Kalau bu Siti masih lembek juga, ya tidak ada harapan lagi," sebut politisi Partai Hanura ini.
Menurutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinilainya terkesan tidak berkenan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku Korporasi (PT.RAPP) tersebut. M.Aidil beranggapan persoalan itu tidak bermanfaat terhadap Siti Nurbaya.
"Ngapain takut-takut sama zaman sekarang ini," tegasnya lagi.
Untuk itu, dirinya berharap agar Pemerintah bertindak tegas. Bahkan, anggota Komisi E DPRD Provinsi Riau ini, meminta agar izin PT.RAPP direvisi. Pasalnya, kanal tersebut merupakan dalang kekeringan hutan di bumi lancang kuning.
"Pokoknya di tutup kanal-kanal itu semua," tutupnya. [son]