Metroterkini.com - Agenda Musyawarah Nasional (Munas) pertama yang dilaksanakan oleh Forum Nasional Mahasiswa Lamongan (Fornasmala) pada 11 Juli 2016 kemarin di Gedung Korpri Lamongan seharusnya memberikan kesan. Tetapi sangat disayangkan agenda Munas yang dihadiri oleh sebagian besar mahasiswa Lamongan yang menempuh studi di berbagai daerah tersebut justru menyisakan beberapa kejanggalan.
Hal tersebut diungkapkan oleh M Huda Prayoga, salah satu koordinator Fornasmala asal Jakarta. "Salah satu kerancuannya adalah dalam mekanisme penetapan Koodinator Nasional sementara Fornasmala, selain itu panitia penyelenggara Munas terkesan tidak demokratis" paparnya, Senin (18/7/16).
Menurut Huda, proses berjalannya Munas juga jauh dari prosedur. Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Huda. Pertama, tidak ada undangan secara resmi kepada setiap Korwil yang sudah dibentuk sebelumnya terkait agenda Munas Fornasmala.
Kedua, tidak ada penetapan peserta penuh oleh tim SC sehingga berimplikasi pada minimnya jumlah peserta dari berbagai Kordinator Wilayah (Korwil) yang mengikuti Munas sampai selesai. Dengan demikian Munas dinilai sangat tidak representatif.
Ketiga, syarat-syarat persidangan tidak terpenuhi, seperti tidak adanya meja, palu dan presidium persidangan, sehingga Munas sangat tidak kondusif untuk dilanjutkan.
Keempat, tidak ada ketentuan yang menjelaskan syarat calon ketua umum Fornasmala dan teknis pemilihannya, sehingga terpilihnya ketua umum Fornasmala inkontitusional.
"Melihat kejanggalan-kejanggalan tersebut maka kami yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lamongan menuntut untuk diadakanya Munas ulang yang lebih demoktratis, transparatif, dan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam organisasi" pungkasnya. [rls]