Metroterkini.com - Sebanyak 434 dari 584 lebih paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis dokumennya sudah diserahkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkalis, Minggu (22/5/16). Paket tersebut terdiri dari paket konsultan dan pisik.
Namun, sejauh ini belum satupun paket pisik yang diumukan pemenangnya oleh ULP Kabupaten Bengkalis.
"Sebanyak 434 paket sudah kita serahkan ke ULP. Tinggal sebanyak 150 an lebih lagi yang belum diserahkan ke ULP. Dalam waktu dekat akan kita serahkan biar proyeknya cepat jalan," Sekretaris Dinas PU Kabupaten Bengkalis, Tarmizi usai rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan yang dipimpin Bupati Bengkalis Amril Mukminin di lantai II Kantor Bupati, Selasa (17/5/16) lalu.
Sementar itu, Ketua ULP Kabupaten Bengkalis, Sevnur ketika dikonfirmasi ditempat yang sama mengatakan, sampai pertenggahan Mei 2016 ini pihak sudah melelang sebanyak 200 paket dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Sampai saat ini sudah ada sebanyak 200 lebih paket proyek yang kita lelang," kata Sevnur usai rapat rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan di ruang rapat lantai II Kantor Bupati.
Sampai April Realisasi Fisik baru 6 Persen
Sementara itu, dalam rapat evaluasi yang dimpin Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Sevnur sebagai Kepala Bagian Program Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Bengkalis mengungkapkan sampai per 30 April 2016 realisasi fisik kegiatan belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 baru sebesar 5,94 persen. Sementara keuangan 3,36 persen.
Sedangkan realisasi untuk belanja tidak langsung, realisasi fisik 8,19 persen. Sementara realisasi keuangan 7,02 persen.
Ini dipaparkan Sevnur agar Amril Mukminin tahu kondisi realiasasi program tahun 2016 ini.
Kendati demikian, dari 44 SKPD, ada 3 SKPD yang realisasi program fisik dari belanja langsung di atas 30 persen. Yakni, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKPPP) 45.55 persen dari plafon anggaran Rp 14 milyar lebih, Kantor Camat Rupat Utara 32,83 persen dari plafon Rp 5 milyar lebih, dan Inspektorat 31,16 persen dari plafon anggaran Rp 6 milyar lebih.
Namun demikian, dari sisi realisasi keuangan, secara rata-rata jumlahnya lebih kecil dari realisasi fisik. Seperti, BKPPP meskipun realisasi fisiknya 45,55 persen, tapi realisasi keuangannya baru 24,98 persen.
Terkait dengan realisasi anggaran ini, Bupati Bengkalis Amril Mukminin saat memimpin rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan menginstruksikan masing-masing SKPD terus melakukan upaya percepatan penyerapan anggaran.
Katanya, idealnya, jika dirata-ratakan, baik itu realisasi fisik maupun keuangan, imbuhnya, semuanya sudah harus diatas 30 persen.
“Khususnya SKPD yang serapan anggarannya termasuk dalam zona merah alias masih rendah. Walau demikian, upaya percepatan dimaksud tetap harus dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip, cepat, tepat dan selamat. Tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,” pesan Amril.
Di samping itu, mantan anggota DPRD Bengkalis tiga periode ini juga minta kepada ULP untuk jemput bola ke SKPD, jangan hanya bersifat menunggu sehingga proses lelang bisa secepatnya dilaksanakan.
"Kalau SKPD lambat atau ada dokumen yang kurang, surati mereka sehingga proses lelang bisa secepatnya dilaksanakan. ULP jangan hanya menunggu, tapi harus jemput bola ke dinas-dinas maupun badan," ujarnya.
Selain itu, terkait berkurangnya penerimaan DBH yang berpengaruh terhadap APBD Bengkalis yang sudah ditetapkan, suami Kasmarni ini juga minta kepada seluruh kepala SKPD untuk serius merebut dana APBD Provinsi dan APBN.
Ini menjadi tantangan bagi semua SKPD agar dapat merebut dana dari provinsi dan pusat, sehingga semua program yang sudah direncanakan dapat direalisasikan.
"Jangan hanya mengandalkan APBD Bengkalis saja, SKPD harus lebih proaktif buat usulan program kerja, untuk meraih dana APBN, Kementerian maupun Provinsi Riau," jelasnya.
Usulan dana ini sangat penting untuk mendukung pembangunnan di Kabupaten Bengkalis. Disampaikan Amril bahwa banyak peluang untuk membangun daerah ini melalui dana APBD Provinsi dan APBN.
“Hanya saja tentu untuk meraih dana APBD Provinsi dan APBN itu tidak hanya cukup dengan surat menyurat saja, tapi perlu dilakukan konsultasi, komunikasi dan berbagai pendekatan lainnya,” ujarnya. [rdi]